LM – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto SSTP MM yang diwakili Asisten II Sekdakab HM Ali S.Sos MSi bersama unsur Forkopimda dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (11/11/2024), mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) rutin Pengendalian Inflasi di Aula Sanusi Wahab Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir membahas berbagai perkembangan tingkat inflasi di daerah yang merupakan salah satu prioritas utama pemerintah pusat, serta langkah-langkah pengendalian yang perlu diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi harga yang fluktuatif.
Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setdakab Aceh Besar, Darwan Asrizal, SE MT yang turut mengikuti rapat secara virtual tersebut, melalui Media Center Pemkab Aceh Besar mengatakan, secara rutin Pemkab Aceh Besar mengikuti rapat secara virtual dengan Kementerian Dalam Negeri setiap Senin pagi, untuk mendapatkan masukan serta melaporkan perkembangan daerah terkait inflasi kepada Pemerintah Pusat. “Setiap senin pagi, secara rutin kita mendengarkan arahan Mendagri terkait pengendalian inflasi sekaligus menyampaikan laporan secara data dan fakta lapangan terkait upaya Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi,” katanya.
Darwan juga mengemukakan, selama Oktober 2024, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) cenderung stabil dan dalam kategori aman, namun pemkab Aceh Besar akan terus bekerja secara maksimal guna menjaga kestabilan pasokan dan harga menjelang Tahun baru yang biasa nya akan berdampak pada kenaikan harga yang disebabkan kurangnya pasokan. “Saat ini kita memantau IPH Bapokting masih centerung stabil dan dalam kategori yang aman, namun demikian Pemkab akan terus melakukan upaya untuk menjaga kestabilan pasokan menjelang tahun baru,” imbuhnya.
Seiring itu pula, Pemkab Aceh Besar juga akan mengupayakan secara maksimal pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan produktif lainnya, sebagai langkah antisipasi ketergantungan pasokan dari luar provinsi dapat diminimalisir, hal tersebut juga sebagai bentuk dukungan program 100 hari Presiden Prabowo yakni dalam rangka menuju swasembada pangan tahun 2029. “Melalui Dinas terkait kita juga terus mendorong pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan produktif lainnya untuk diberdayagunakan sebagai langkah antisipasi ketergantungan dengan pasokan dari daerah lain, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan kita untuk mendukung program 100 hari Presiden Prabowo, dalam rangka menuju swasembada pangan tahun 2029,” tutur Darwan.***
Author: Tim Redaksi
