LM – Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, optimistis bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh yang baru dilantik, Illiza Sa’aduddin Djamal dan Afdhal Khalilullah, mampu memulihkan kondisi keuangan daerah yang tengah menghadapi tantangan serius. Pernyataan ini disampaikan di sela-sela Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan di Gedung DPRK Banda Aceh, Rabu (12/02/2025), yang dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.
Menurut Farid, Illiza bukan sosok baru dalam pemerintahan Kota Banda Aceh. Ia memiliki pengalaman yang sudah teruji dan rekam jejak yang kuat dalam mengelola kota. Dengan kondisi keuangan Pemko yang saat ini berada dalam situasi yang tidak ideal, Farid yakin bahwa pasangan Illiza-Afdhal mampu mengambil langkah strategis dan menerapkan roadmap yang jelas untuk memulihkan kestabilan fiskal daerah.
“Bu Illiza kembali memimpin kota di saat kondisi keuangan Pemko sedang tidak baik-baik saja. Tapi kami yakin bahwa Illiza-Afdhal bisa mengambil langkah dan strategi yang tepat, disertai adanya roadmap yang jelas agar keuangan Pemko bisa kembali sehat dan mandiri. Karena kita sudah punya success story menuntaskan utang Pemko Banda Aceh pada 2023,” ujar Farid Nyak Umar.
Farid, yang juga merupakan Ketua DPRK Banda Aceh periode 2019-2024, menegaskan bahwa pemerintahan baru ini harus segera berfokus pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta menekan potensi kebocoran anggaran. Ia menyebut, keberhasilan menuntaskan utang Pemko pada tahun 2023 bisa menjadi pijakan bagi Illiza-Afdhal untuk kembali menstabilkan keuangan daerah.
Selain persoalan fiskal, Farid juga menyoroti bidang pelaksanaan Syariat Islam yang menjadi perhatian utama masyarakat Banda Aceh. Ia menekankan bahwa masyarakat memiliki harapan besar terhadap kepemimpinan Illiza-Afdhal dalam memperkuat implementasi Syariat Islam di kota ini.
“Saat saya bertemu para jamaah di masjid, berdiskusi dengan para tokoh masyarakat di berbagai forum, serta bertemu warga di warung kopi, mereka optimis penegakan Syariat Islam akan lebih baik. Mereka menaruh harapan besar agar Bunda Illiza langsung memimpin upaya penegakan syariat seperti dulu saat beliau menjadi Wali Kota,” kata Farid.
Menurutnya, optimalisasi penegakan Syariat Islam harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Forkopimda dan seluruh stakeholder kota. Dengan kepemimpinan Illiza yang dikenal memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan nilai-nilai Syariat Islam, Farid yakin bahwa visi tersebut bisa terealisasi.
Di sisi lain, permasalahan perkotaan juga menjadi tantangan besar bagi kepemimpinan Illiza-Afdhal. Farid menyoroti berbagai persoalan yang memerlukan perhatian serius, seperti pembenahan infrastruktur, pengelolaan persampahan, penataan pemukiman, dan pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan.
“Kita lihat masih ada masalah dalam pengelolaan parkir yang semrawut, pendistribusian air bersih yang belum lancar, serta berbagai permasalahan sosial yang perlu segera ditangani,” ujar Farid.
Salah satu isu sosial yang cukup krusial adalah meningkatnya kasus HIV/AIDS di Banda Aceh, yang telah menembus angka 500 kasus. Menurut Farid, permasalahan ini harus ditangani secara terpadu dan komprehensif dengan melibatkan lintas instansi, terutama Dinas Kesehatan Kota.
Ia mengingatkan bahwa saat menjabat Wali Kota pada 2016, Illiza pernah mengambil langkah tegas dalam menangani fenomena LGBT dengan membentuk Tim Terpadu Penanggulangan LGBT. Farid berharap pendekatan serupa bisa diterapkan dalam menangani lonjakan kasus HIV/AIDS di Banda Aceh saat ini.
Lebih lanjut, Farid menekankan bahwa untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Illiza-Afdhal membutuhkan tim kerja yang solid dan profesional di lingkungan birokrasi Pemko. Penataan birokrasi yang efektif menjadi kunci dalam menghadirkan inovasi dan terobosan baru bagi pembangunan kota.
“Di tengah kondisi Banda Aceh dengan sumber daya dan anggaran yang sangat terbatas, saya yakin dengan pengalaman serta jaringan luas yang dimiliki Bu Illiza, apalagi jika didukung tim kerja yang kuat, maka berbagai persoalan bisa diselesaikan secara bertahap,” ujar Farid.
Ia juga menambahkan bahwa hubungan baik Illiza dengan pemerintah provinsi dan pusat akan menjadi modal penting dalam upaya mendapatkan dukungan anggaran serta program pembangunan bagi Banda Aceh.
Selain itu, Farid berharap adanya komunikasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif di Kota Banda Aceh. Sinergi antara Wali Kota dan DPRK sangat diperlukan untuk memastikan berbagai kebijakan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Terbangunnya komunikasi yang baik dengan para wakil rakyat di legislatif kota sangat penting agar kita bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun Banda Aceh,” pungkas Farid.[***]
