Sementara itu, Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro menjelaskan alasan pihaknya memilih Aceh sebagai tuan rumah adalah karena daerah ini memiliki catatan penting dalam sejarah konflik dan perdamaian. Selain itu, tahun 2025 bertepatan dengan 20 tahun penandatanganan MoU Helsinki.
“Kami ingin menjadikan Aceh sebagai contoh praktik baik penyelesaian konflik bagi bangsa Indonesia dan dunia. Kegiatan yang nanti kita langsungkan di Aceh berupa seminar, agenda budaya dalam konteks lokal Aceh, serta kunjungan ke situs-situs bersejarah. Walau ruang lingkup terbatas di Banda Aceh,” ujar Atnike.
Ia menambahkan, pelaksanaan peringatan Hari HAM Sedunia akan melibatkan Pemerintah Aceh bersama lembaga-lembaga seperti Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), universitas, dan kelompok masyarakat sipil. “Kami memohon dukungan penuh dari Pemerintah Aceh. Harapan kami juga acara ini bisa dibuka langsung oleh Presiden,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala BRA Jamaluddin, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Mahdi Efendi, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat, serta jajaran Komnas HAM.***
