Linimedia.id – Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh, Ismawardi, meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banda Aceh untuk menggenjot realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar sesuai target yang telah ditetapkan dalam APBK 2026.
Permintaan ini disampaikan menyusul masuknya bulan ketiga tahun anggaran 2026 atau caturwulan pertama, di mana Ismawardi menilai momentum ini sangat tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian PAD sejauh ini.
“Kita sudah masuk bulan ketiga. Artinya, perlu dilakukan evaluasi sejauh mana realisasi PAD pada caturwulan pertama. Jika ada yang belum maksimal, harus segera dikejar,” ujar Ismawardi, Selasa (3/3/2026).
Ismawardi menegaskan, Sekda sebagai koordinator Tim Anggaran Pemerintah Kota harus memastikan seluruh OPD penghasil PAD bekerja optimal dan sesuai target yang dibebankan dalam APBK 2026.
Ia menekankan bahwa percepatan realisasi tidak cukup hanya menunggu, tapi harus ada langkah konkret dari tiap dinas penghasil PAD.
Selain itu, legislator dari dapil Banda Aceh ini meminta evaluasi kinerja OPD dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat dan DPRK dapat mengetahui sektor mana yang masih tertinggal atau menghadapi kendala.
“Evaluasi ini penting, jangan sampai ada kebocoran atau potensi PAD yang tidak tergarap maksimal. Semua dinas penghasil PAD harus diawasi dan dibina,” tegasnya.
Ismawardi juga mendorong pemerintah kota untuk menggali potensi PAD baru yang selama ini belum dimaksimalkan. Menurutnya, inovasi dan terobosan menjadi kunci agar target PAD tahun 2026 dapat tercapai sesuai perencanaan.
“Kalau ada sektor yang tertinggal, segera lakukan langkah percepatan. Jangan menunggu akhir tahun. Target yang sudah ditetapkan dalam APBK harus menjadi komitmen bersama,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara Sekda, OPD terkait, serta tim pengelola keuangan daerah.
Dengan pengawasan yang ketat dan strategi optimalisasi, Ismawardi yakin PAD Banda Aceh dapat meningkat signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Politisi DPRK ini juga menyoroti perlunya penguatan sosialisasi dan transparansi PAD kepada masyarakat, sehingga warga ikut memahami kontribusi mereka terhadap pendapatan daerah, sekaligus mendukung program pembangunan yang direncanakan pemerintah.
“Kota Banda Aceh membutuhkan PAD yang maksimal agar program pembangunan berjalan lancar, mulai dari perbaikan infrastruktur, layanan publik, hingga pengembangan UMKM. Semua itu bergantung pada kepatuhan, inovasi, dan pengawasan dari setiap OPD penghasil PAD,” pungkas Ismawardi.
Dengan langkah-langkah percepatan dan pengawasan ketat, diharapkan realisasi PAD triwulan pertama dapat menjadi acuan untuk strategi selanjutnya, sehingga target APBK 2026 tercapai tepat waktu dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat Banda Aceh.[***]
