LM – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah mengambil langkah konkret dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Melalui kemitraan yang erat, mereka sedang melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan tujuan mengukur tingkat risiko korupsi di lembaga-lembaga publik di wilayah tersebut. Jum’at, 25 Agustus 2023.
Dalam rangkaian survei ini, Inspektorat Aceh Besar bekerja sama dengan KPK telah melibatkan berbagai pihak. Responden yang menjadi target survei meliputi pegawai instansi publik, masyarakat pengguna layanan publik, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya sekperti auditor, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa.
Inspektur Aceh Besar, Zia Ul Azmi SH MH, menjelaskan bahwa survei ini berlangsung secara daring sejak 17 Juli hingga 31 Oktober 2023. Undangan survei disebarkan melalui pesan WhatsApp dari akun resmi SPI 2023 atau melalui email dari alamat research@frontier.co.id dan no-reply@kpk.go.id. Responden akan diarahkan ke situs resmi survei, spi.kpk.go.id, untuk mengisi kuesioner yang diperkirakan hanya membutuhkan waktu 5 hingga 15 menit.
Zia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat Aceh Besar dalam mengisi survei penilaian integritas ini. Identitas dan kerahasiaan jawaban responden akan dilindungi oleh KPK, sehingga responden dapat berpartisipasi tanpa rasa khawatir.
Meskipun survei ini menawarkan kemudahan dalam pengisian daring, Zia juga mengungkapkan bahwa tingkat pengisian masih rendah. Beberapa responden terkadang mengabaikan atau bahkan memblokir undangan dari SPI 2023 yang dikirimkan melalui WhatsApp. Oleh karena itu, dia menghimbau agar semua aparatur pemerintah dan masyarakat yang menerima undangan dari alamat email dan nomor WhatsApp yang tertera untuk turut serta mengisi SPI 2023.
Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan bebas dari korupsi, partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat menjadi hal yang sangat diperlukan. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan KPK melalui survei ini diharapkan akan memberikan data yang berharga dalam mengidentifikasi potensi risiko korupsi serta langkah-langkah pencegahannya.
