LM – Kelangkaan dan lonjakan harga gas elpiji bersubsidi 3 kilogram kembali dikeluhkan oleh warga Banda Aceh. Di Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, harga gas melon bahkan menyentuh Rp 35 ribu per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini membuat warga, terutama pelaku usaha kecil, semakin terbebani.
Nonong, seorang pedagang kue di gampong tersebut, mengaku kesulitan menjalankan usahanya akibat tingginya harga gas. Sebagai pedagang gorengan yang biasa menitipkan dagangannya di lapak-lapak sekitar, ia kini harus berpikir ulang untuk melanjutkan usahanya.
“Pendapatan kami semakin berkurang, mau menaikkan harga kue juga tidak enak dengan pembeli. Tapi dengan harga gas yang mahal seperti ini, untuk membeli bahan baku saja sudah berat, apalagi kalau mau menabung,” keluhnya saat menghadiri Reses I Masa Persidangan II Anggota DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, di Aula Serba Guna Masjid Al-Huda, Minggu (23/2/2025).
Nonong menambahkan bahwa kondisi ini bukanlah hal baru. Sejak 2019, harga gas elpiji bersubsidi terus mengalami kenaikan tanpa ada solusi konkret dari pemerintah maupun Pertamina. Bahkan, menghadapi bulan Ramadan yang tinggal hitungan minggu, ia terpaksa berhenti sementara dari usaha membuat kue karena biaya operasional yang semakin tinggi.
Keluhan senada juga disampaikan oleh Keuchik Gampong Laksana, Zaiyan Muttaqin. Menurutnya, masalah kelangkaan dan mahalnya harga gas 3 kg tidak hanya terjadi di Gampong Laksana, tetapi juga di banyak gampong lain di Banda Aceh. Ia menyoroti lemahnya pengawasan distribusi yang menyebabkan harga gas terus meroket.
“Ini bukan kejadian pertama, warga sudah sering mengeluhkan. Seharusnya gas subsidi yang diperuntukkan bagi rakyat kecil bisa diakses dengan harga yang wajar. Namun kenyataannya, justru warga semakin kesulitan mendapatkannya,” ujar Zaiyan.
Zaiyan juga menuding ada permainan di tingkat agen dan pangkalan yang menyebabkan harga gas melon tidak stabil. Ia meminta agar Pertamina lebih serius dalam melakukan pengawasan dan menindak pangkalan yang terbukti menjual gas di atas harga yang ditentukan.
“Sudah gas langka, harganya pun makin tidak masuk akal. Kalau memang ada permainan harga, pangkalan nakal harus diberi sanksi tegas. Jika perlu, cabut izinnya,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menyatakan bahwa pihak legislatif sudah berkali-kali meminta pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan distribusi gas elpiji 3 kg. Ia menilai lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama harga gas terus naik tanpa kendali.
“Kami menerima banyak keluhan dari warga terkait harga gas melon yang semakin tidak terjangkau. Ini sudah di luar batas wajar. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak jika ditemukan adanya pelanggaran, karena masalah ini terus berulang tanpa ada solusi nyata,” kata Farid.
Farid juga mengingatkan bahwa kenaikan harga gas berdampak besar bagi perekonomian warga, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Jelang bulan suci Ramadan, permintaan gas melon biasanya meningkat untuk kebutuhan usaha kuliner, termasuk pedagang takjil yang mengandalkan gas untuk memasak. Jika harga terus melambung, banyak pelaku usaha kecil yang terancam gulung tikar.
“Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, apalagi bagi mereka yang sehari-harinya bergantung pada usaha kecil-kecilan. Jangan sampai masyarakat semakin terbebani, sementara pengawasan dari pemerintah dan Pertamina justru lemah,” tambahnya.
Pemerintah daerah bersama Pertamina diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk memastikan distribusi gas elpiji 3 kg berjalan sesuai aturan. Pengawasan ketat harus dilakukan agar gas subsidi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak, bukan justru dikuasai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kelangkaan gas elpiji 3 kg memang menjadi permasalahan klasik yang terus berulang setiap tahunnya. Tanpa pengawasan yang maksimal, bukan tidak mungkin harga gas melon akan terus naik, membuat warga semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, desakan DPRK Banda Aceh agar Pertamina memperketat pengawasan distribusi gas menjadi langkah penting agar permasalahan ini bisa segera ditangani dengan baik.[***]
