“Kerja sama seperti ini sangat penting untuk menguatkan integritas kelembagaan. Kodam IM memiliki tanggung jawab moral dan institusional dalam mendukung terciptanya sistem pelayanan publik yang efisien dan adil, sesuai ruang lingkup tugas kami di wilayah Aceh,” ujar Mayjen TNI Niko Fahrizal.
Pangdam IM juga menegaskan bahwa Kodam Iskandar Muda sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan Ombudsman RI maupun lembaga lainnya demi memastikan pelaksanaan pelayanan publik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Ia menambahkan bahwa reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik menjadi bagian tak terpisahkan dari tugas pengabdian TNI kepada bangsa dan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh, Ibu Dian Rubianty, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Pangdam IM dan jajaran. Dalam kesempatan tersebut, beliau menjelaskan bahwa kunjungan koordinasi kerja ini berkaitan dengan penguatan pelaksanaan program Zona Integritas di lingkungan Kodam IM, yang selama ini telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap reformasi birokrasi.
Selain itu, Ombudsman RI juga menyampaikan dukungan terhadap peran aktif Kodam IM dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional dalam upaya perbaikan gizi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah yang masuk kategori rawan pangan.
“Melalui pertemuan koordinasi ini, kami berharap terbangun kolaborasi berkelanjutan antara Ombudsman dan Kodam IM dalam memastikan bahwa setiap proses pelayanan publik yang bersinggungan dengan masyarakat dapat berlangsung secara efektif, jujur, dan transparan,” ungkap Dian Rubianty.
