Penjabat Gubernur Aceh dan Pejabat Pusat Hadiri Penyampaian Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah

LM – Penjabat Gubernur Aceh, Bustami Hamzan, bersama dengan sejumlah pejabat pemerintah pusat dan provinsi, menghadiri acara penting di Jakarta Conventional Center hari ini. Acara tersebut merupakan undangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk mendengarkan penyampaian tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Pusat (KPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023. Senin, 8 Juli 2028.

Salah satu poin utama dalam penyampaian BPK adalah diberikannya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LHP LKPP. Opini ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara dianggap transparan dan akuntabel oleh BPK RI.

Ketua BPK RI, Isma Yatun, dalam sambutannya menyatakan bahwa Opini WTP ini adalah hasil dari sinergi dan kerja keras semua pihak terkait dalam menjaga keuangan negara pasca pandemi COVID-19. Dia juga menegaskan pentingnya BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel baik di tingkat pusat maupun provinsi.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam responsnya mengapresiasi Opini WTP ini sebagai bukti kewajiban dan komitmen semua instansi pemerintah untuk menggunakan APBN dengan baik dan bertanggung jawab. Dia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang mencatatkan angka 5,11 persen pada kuartal I 2024, yang menurutnya merupakan hasil dari kerja maksimal kementerian dan lembaga terkait.

Penjabat Gubernur Aceh, Bustami Hamzan, menyambut baik Opini WTP yang diberikan kepada Aceh, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan pola pengelolaan keuangan daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua DPR Puan Maharani, dan sejumlah menteri serta pejabat tinggi lainnya, menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya-upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan demikian, penyampaian hasil pemeriksaan keuangan ini bukan hanya menjadi momen evaluasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat integritas dan efisiensi pengelolaan keuangan publik di Indonesia.

Loading

Syaiful
Author: Syaiful