LM – Penjabat Gubernur Aceh, Bustami, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Selasa, 11 Juni 2024, untuk menyampaikan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2023.
Dalam pidatonya, Bustami mengucapkan terima kasih kepada DPRA atas pengagendan rapat ini, yang merupakan wujud kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Bustami menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban ini adalah cerminan dari pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Aceh selama satu tahun anggaran, berdasarkan pedoman yang diatur dalam undang-undang dan peraturan terkait.
Menyoroti pentingnya laporan ini, Bustami menyebutnya sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintah Aceh dalam mencapai visi dan misi pembangunan. Ia juga menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Qanun ini telah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam uraian rinci, Bustami memaparkan realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp10,57 triliun atau 101,96%, serta realisasi anggaran belanja sebesar Rp11,35 triliun atau 97,71%. Dia juga menguraikan pembagian belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, beserta dengan pencapaian kunci lainnya seperti mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bustami mengakhiri pidatonya dengan mengucapkan terima kasih atas kerjasama DPRA dan menyampaikan harapannya agar Rancangan Qanun ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dia juga mengajak semua pihak untuk berserah diri kepada Allah SWT dalam menjalankan tugas-tugas mereka.***
Author: Syaiful
