LM – Polri telah mengumumkan rencana pelaksanaan “Operasi Mantap Brata” yang bertujuan untuk memastikan keamanan selama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Operasi ini akan menjadi langkah serentak yang melibatkan ribuan personel kepolisian di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat Polres hingga Mabes Polri. Rencananya, operasi ini akan berlangsung selama 211 hari, mengikuti tahapan-tahapan krusial dalam Pemilu 2024.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, Selasa, 12 September 2023, menjelaskan bahwa Operasi Mantap Brata akan menjadi penjaga keamanan selama proses kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan tahapan lain yang berkaitan dengan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Pentingnya keamanan dalam proses demokrasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri tetapi juga melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu.
Operasi Mantap Brata akan terdiri dari beberapa Satgas yang akan bekerja sama dalam operasi ini. Mabes Polri akan memiliki 9 satgas, Polda akan memiliki 7 satgas, dan Polres akan memiliki 6 satgas yang terlibat dalam operasi. Selain itu, sebelas satuan kerja Polri juga akan mendukung pelaksanaan operasi ini.
Satgas Mabes Polri akan memiliki peran khusus, seperti Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Capres/Cawapres, Satgas Anti Teror, Satgas TPSLN, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Setiap tingkatan dari Mabes Polri hingga Polres akan memiliki tugas yang berbeda dalam menjaga keamanan pada setiap tahap Pemilu.
Menanggapi potensi masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan Pemilu, Sandi mencatat bahwa Bawaslu mencatat tiga aspek utama potensi permasalahan, yaitu dari penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih. Permasalahan tersebut dapat meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu, atau beban kerja penyelenggara pemilu yang tinggi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan jajarannya untuk mengawal Pemilu 2024 dan menyelesaikan potensi konflik dengan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, agama, dan daerah. Polri juga telah melakukan pemetaan potensi konflik yang melibatkan berbagai variabel, sehingga diharapkan pemilu dapat berlangsung dengan lancar dan damai.
