LM– Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli SE, menegaskan bahwa usulan yang disampaikan oleh aparatur gampong dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus menjadi prioritas utama bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri Musrenbang di Aula Kantor Kecamatan Banda Raya, Selasa (25/2/2025).
Menurut Ramza, Musrenbang merupakan wadah strategis dalam merancang pembangunan berbasis aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, ia mendesak seluruh OPD agar serius mengakomodir kebutuhan yang diajukan oleh aparatur gampong. Ia menilai, usulan dari tingkat gampong adalah representasi kebutuhan riil warga yang harus diutamakan dalam penyusunan anggaran.
Dalam forum itu, Ramza juga mengungkapkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh sedang mengalami defisit akibat tumpukan utang dari pemerintahan sebelumnya. Kondisi ini, menurutnya, membuat Wali Kota Banda Aceh harus melakukan analisis mendalam guna memastikan besaran utang yang sebenarnya sebelum melanjutkan pembangunan di kota ini.
Ia menjelaskan bahwa Wali Kota Banda Aceh tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum mengetahui secara pasti jumlah utang yang harus diselesaikan. Langkah ini, menurut Ramza, penting untuk menjaga transparansi dan mencegah kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Meski demikian, Ramza tetap meminta OPD untuk tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat, terutama usulan yang bersifat mendesak. Ia menegaskan bahwa meskipun terjadi defisit anggaran dan adanya instruksi efisiensi, pelayanan dasar tetap harus berjalan. Ia juga mengusulkan agar OPD melakukan evaluasi anggaran dan mengurangi belanja yang tidak terlalu mendesak agar program prioritas tetap dapat dilaksanakan.
Dalam kesempatan itu, Ramza juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintahan sebelumnya yang dinilainya gagal mengelola keuangan daerah secara efisien. Ia mempertanyakan mengapa utang masih terus terjadi, padahal saat dirinya menjabat sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Utang DPRK Banda Aceh, telah disepakati mekanisme penyelesaian utang melalui pemotongan anggaran pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
Menurutnya, apabila pengelolaan keuangan dilakukan dengan disiplin dan sesuai dengan Surat Penyediaan Dana (SPD), maka defisit anggaran seharusnya bisa dicegah. Ia pun menekankan bahwa pihaknya akan terus mengawal agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam tata kelola anggaran di masa depan.
Ramza juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai bahwa perlu ada evaluasi menyeluruh untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas permasalahan utang ini. Ia berharap bahwa dengan adanya audit yang dilakukan oleh Wali Kota Banda Aceh, penyebab dari krisis keuangan ini dapat diidentifikasi dan diperbaiki agar tidak berulang.
Lebih jauh, Ramza mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, DPRK, maupun masyarakat, untuk bersinergi dalam mencari solusi terbaik bagi pembangunan Banda Aceh. Menurutnya, tantangan keuangan yang dihadapi saat ini seharusnya tidak menjadi penghalang bagi kemajuan kota. Dengan perencanaan yang matang dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran, ia yakin Banda Aceh tetap bisa berkembang meskipun dalam kondisi keterbatasan dana.
Dalam pertemuan itu, sejumlah aparatur gampong yang hadir juga menyampaikan harapan agar OPD benar-benar memperhatikan usulan mereka. Salah seorang perwakilan aparatur gampong menyebutkan bahwa selama ini masih banyak program pembangunan yang tidak berjalan optimal karena kurangnya alokasi anggaran dari pemerintah kota. Mereka berharap agar hasil Musrenbang kali ini tidak sekadar menjadi catatan, tetapi benar-benar terealisasi dalam program pembangunan tahun depan.
Ramza pun menegaskan bahwa DPRK Banda Aceh akan terus mengawal setiap aspirasi yang disampaikan dalam Musrenbang agar benar-benar diperhatikan oleh OPD. Ia berharap bahwa pembangunan di Banda Aceh dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Ramza kembali menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada bagaimana pemerintah merancang perencanaan yang tepat dan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama. Ia berharap seluruh OPD bisa lebih responsif dalam menindaklanjuti aspirasi aparatur gampong dan menjadikannya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan kota ke depan.[***]
