LM – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli, kembali menyampaikan kritik tajam terhadap Pj. Walikota Banda Aceh, Almuniza Kamal. Ramza meminta agar Almuniza segera menghentikan rencana mutasi pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, yang menurutnya dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Kritik ini muncul menyusul ketegangan yang timbul di kalangan masyarakat terkait kebijakan yang dinilai tidak memiliki urgensi tersebut.
Ramza menegaskan bahwa Pj. Walikota yang hanya menjabat sementara, selama menunggu pelantikan walikota terpilih, tidak memiliki alasan kuat untuk merombak susunan pejabat eselon 2 yang sudah ada. “Apa urgensinya bagi Pj. Walikota untuk melakukan uji kompetensi JPT Pratama terhadap 18 kepala OPD tersebut? Saya heran kenapa dia lakukan ini, apa kepentingannya bagi kelancaran pemerintahan yang sedang dijalankannya yang hanya dua bulan lagi?” ungkap Ramza dengan nada kecewa.
Kritik tersebut berawal dari bocornya surat permohonan dari Pj. Walikota kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melaksanakan uji kompetensi terhadap sejumlah kepala OPD di Banda Aceh. Ramza menilai, keputusan tersebut bukan hanya tidak tepat waktunya, tetapi juga berpotensi merusak tatanan pemerintahan yang telah tertata baik oleh pejabat sebelumnya. “Almuniza harus mendengar berbagai kritik dari warga kota dan akademisi yang heboh terhadap bocornya surat ini,” tambahnya.
Sebagai ketua Badan Legislatif (Banleg) DPRK Banda Aceh, Ramza mengingatkan bahwa tugas Pj. Walikota seharusnya fokus pada program-program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti penanganan stunting dan program makan bergizi gratis. Namun, alih-alih menjalankan program-program tersebut, Almuniza justru lebih sibuk dengan urusan mutasi pejabat yang tidak mendesak.
Ramza juga menyatakan keprihatinannya terhadap dugaan bahwa mutasi ini mungkin bertujuan untuk memastikan posisi pejabat tertentu tetap aman setelah pelantikan Walikota Banda Aceh yang baru. “Ada upaya untuk mempertahankan 18 kepala OPD. Modus yang dilakukan agar para kadis yang nantinya setelah dimutasi, otomatis status mereka semua sudah menjadi pejabat baru pada saat Illiza-Afdhal dilantik,” jelas Ramza. Menurutnya, jika ini benar, maka langkah tersebut sangat berbahaya dan dapat merusak stabilitas pemerintahan yang akan datang.
Lebih lanjut, Ramza mengkritik kurangnya koordinasi antara Pj. Walikota dan walikota terpilih, Illiza-Afdhal, dalam mengambil keputusan penting tersebut. “Bagaimana pemerintahan Illiza-Afdhal bisa berjalan dengan baik bila kadisnya bukanlah orang yang sejalan dengan walikotanya,” ujar Ramza dengan tegas. Ia juga mengingatkan bahwa keputusan-keputusan besar seperti mutasi pejabat eselon 2 harus diserahkan kepada walikota terpilih yang akan memimpin kota tersebut selama lima tahun ke depan.
Tindakan Pj. Walikota yang dianggap tidak memiliki kepentingan langsung terhadap proses pemerintahan Kota Banda Aceh ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan masyarakat. Ramza menyatakan bahwa jika mutasi ini tetap dilaksanakan, maka hal tersebut akan berpotensi menciptakan ketidakstabilan dalam pemerintahan dan mengganggu program-program yang seharusnya lebih mendesak. “Jangan sampai Almuniza justru membuat tatanan pemerintahan yang sudah mulai ada perubahan sejak dijabat oleh Pj. Walikota sebelumnya, justru akan rusak semuanya,” harap Ramza.
Tak hanya itu, Ramza juga menyatakan bahwa jika proses mutasi pejabat ini tetap dilanjutkan tanpa alasan yang jelas, maka pihaknya akan meminta pimpinan DPRK dan teman-teman fraksi lainnya untuk menggunakan hak interpelasi dan hak angket untuk mengusut lebih lanjut. “Saya tidak akan berhenti bersuara terus, bila Almuniza tidak merespon juga terhadap proses mutasi JPT ini,” tegasnya.
Dalam pandangan Ramza, sebagai Pj. Walikota yang menjabat sementara, Almuniza seharusnya lebih fokus pada menjalankan program yang mendesak dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Apalagi, dengan hanya beberapa bulan tersisa hingga pelantikan walikota terpilih, langkah-langkah yang diambil oleh Almuniza seharusnya tidak merusak tatanan yang sudah ada. “Saya heran kenapa dia lebih fokus masuk ke ranah politik. Banyak sekali program yang mendesak, terutama menyangkut dengan kepentingan masyarakat banyak,” ujar Ramza.
Ramza berharap agar Pj. Walikota Banda Aceh mendengarkan aspirasi masyarakat dan menghentikan rencana mutasi pejabat yang dinilai tidak mendesak ini. Ia mengingatkan bahwa dalam situasi menjelang pergantian kepemimpinan, kerjasama antara pejabat sementara dan walikota terpilih sangat penting untuk memastikan kelancaran pemerintahan ke depannya. Oleh karena itu, Ramza menegaskan agar Almuniza fokus pada tugas yang lebih penting dan tidak mencampuri urusan yang seharusnya menjadi hak walikota terpilih.[***]
