LM – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah meluncurkan apel gelar pasukan kesiapan Satgas Humas Ops Mantap Brata 2023, yang akan bertanggung jawab atas pengamanan Pemilu 2024. Kegiatan ini dipimpin oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, dan diikuti oleh 45 personel yang akan menjalankan tugas dari tahap persiapan hingga pascapemilu.
Dalam pengumuman resminya pada Senin, 16 Oktober 2023, Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan bahwa Satgas Humas akan dibagi menjadi tiga subsatgas. Subsatgas tersebut termasuk Subsatgas Peliputan, Subsatgas Publikasi, dan Subsatgas Pemantauan dan Viralisasi. Setiap subsatgas akan berkontribusi dalam memastikan kelancaran Pemilu serentak mendatang.
Irjen Sandi Nugroho juga menjelaskan bahwa Satgas Humas akan mengoordinasikan dengan dua subsatgas lainnya dalam Ops Nusantara Cooling System. Subsatgas Penmas dan Subsatgas Multimedia akan terlibat dalam operasi ini, melibatkan total 30 personel.
Gelar pasukan Ops Mantap Brata 2023-2024 direncanakan akan berlangsung pada Selasa, 17 Oktober 2023, di Lapangan Silang Monas. Irjen Sandi Nugroho menekankan pentingnya menampilkan performa terbaik dan memastikan peralatan yang diperlukan sudah siap digunakan.
Dalam arahannya, Irjen Sandi Nugroho juga menegaskan pentingnya koordinasi intensif untuk memantau perubahan kebijakan dan kegiatan Satgas lainnya. Tujuan utama dari operasi ini adalah untuk mencegah penyebaran hoaks dan menangkap pelaku pelanggaran demi menjaga kelancaran dan kedamaian Pemilu.
Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo telah memberikan arahan kepada Polri untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi yang aman dan damai, serta untuk mencegah berbagai kerawanan, seperti polarisasi dan politik identitas. Cooling System yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan daerah serta seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat berperan dalam mencapai tujuan tersebut.
Dengan Satgas Humas yang siap bertugas, Polri berkomitmen untuk menjaga keamanan Pemilu dan mencegah potensi gangguan serta penyebaran informasi palsu yang dapat mengancam integritas Pemilu 2024.[red]
