Diwarsyah menekankan bahwa hasil pemeriksaan harus dipandang sebagai bahan evaluasi konstruktif. Rekomendasi BPK, kata dia, menjadi pedoman dalam memperbaiki sistem, memperkuat pengendalian internal, serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Khusus kepada PT PEMA, ia mengingatkan peran strategis perusahaan daerah tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Penerapan prinsip good corporate governance, transparansi, profesionalisme, serta penguatan manajemen risiko harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Ia juga mengarahkan Dewan Komisaris dan Direksi PT PEMA untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara serius, sistematis, dan tepat waktu agar perusahaan semakin kredibel dan sehat secara korporasi.
Tak hanya BUMD, seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) juga diminta segera menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi dengan langkah perbaikan yang terukur.
“Akuntabilitas harus menjadi budaya kerja dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan,” ujarnya.
Pemerintah Aceh meyakini sinergi antara pemerintah daerah, DPR Aceh, dan BPK menjadi fondasi utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan dan usaha daerah. []
The post Terima LHP BPK, Asisten Sekda Aceh Tekankan Akuntabilitas Belanja Daerah dan Minta PT PEMA Benahi Tata Kelola appeared first on BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA ACEH.
