Untuk itu, BNPB menyiapkan sejumlah program mitigasi, termasuk pembentukan pusat edukasi kesiapsiagaan tsunami yang akan bekerja sama dengan Pemerintah Jepang.
Selain itu, BNPB juga akan membuat Early Warning System (Sistem Peringatan Dini) yang terkoneksi dengan Pusdalops daerah untuk memberikan informasi lebih awal terkait potensi bencana seperti gempa, banjir, dan tsunami.
“BNPB juga menyediakan bantuan sumur bor untuk daerah yang mengalami kekeringan, hal ini sekaligus untuk mengatasi gagal panen di persawahan,” kata Suharyanto.
Ia menambahkan, sejak 2021 hingga 2024, BNPB telah menyalurkan dana siap pakai sebesar Rp16,01 miliar untuk penanganan bencana di Aceh. Sedangkan bantuan logistik dan peralatan darurat dari 2023 hingga 2025 mencapai Rp32,60 miliar.
“Kami juga menyediakan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Tahun ini ada sembilan kabupaten/kota dan Pemerintah Aceh yang akan menerima dana tersebut, saat ini anggarannya sedang diproses di Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Suharyanto juga mempersilakan daerah lain di Aceh untuk mengajukan usulan dana hibah pascabencana dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Rakor kebencanaan tersebut diikuti jajaran Deputi BNPB, unsur Forkopimda Aceh, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Aceh, Kepala SKPA, Kepala BPBD se-Aceh, dan berbagai unsur lainnya.***
