“Jika dana otsus habis maka akan terjadi perlambatan dalam berbagai aspek pembangunan termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kepala Bappeda Aceh.
Dari sektor kesehatan, Direktur RSUD Zainoel Abidin menjelaskan bahwa Dana Otsus berperan vital dalam mendukung operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dana ini, menurutnya, menjadi tulang punggung layanan rumah sakit rujukan provinsi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Dede Yusuf, menyatakan komitmen pihaknya untuk mengawal aspirasi Pemerintah Aceh.
“Kalau Papua bisa mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari pusat, maka Aceh juga pantas mendapat hal yang sama. Kami membuka diri untuk pembahasan lebih lanjut, termasuk membentuk Panja dan mempertimbangkan opsi Otsus permanen,” ujarnya.
Sejumlah anggota Komisi II lainnya turut menyuarakan dukungan serupa, seperti Deddy Yevri Hanteru Sitorus (PDIP), H. Mohammad Toha (PKB), Heri Gunawan (Gerindra), Ahmad Heryawan (PKS), dan Aria Bima (PDIP). Mereka menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Dana Otsus Aceh.
“Otsus bukan sekadar diperpanjang, tetapi dipermanenkan. Ini bentuk penghargaan atas sejarah dan pengorbanan Aceh, serta komitmen nasional terhadap integrasi dan keadilan,” tegas Aria Bima.
Wakil Gubernur Fadhlullah merespons positif dukungan tersebut. Ia mengatakan bahwa Pemerintah Aceh siap melanjutkan diskusi strategis melalui forum Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi II dan kementerian terkait di Jakarta.
“Kami ingin memastikan suara Aceh bukan hanya didengar, tetapi juga diperjuangkan di tingkat nasional. Terima kasih atas komitmen tulus para anggota DPR RI,” ucapnya.
