“Kami harap dengan kedatangan bapak-bapak dari MPR RI segala hal yang dibutuhkan Aceh bisa lebih cepat,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut sejak pembentukan satgas rehab rekon pada 8 Januari 2026, sejumlah sektor mulai pulih, mulai dari pemerintahan, layanan publik, pendidikan, akses darat, hingga aktivitas ekonomi dan sosial. Meskipun begitu, data pemerintah pusat masih mencatat 74 ribu pengungsi di Aceh.
Menurut Tito, solusi utama adalah percepatan pemberian uang pengganti bagi warga dengan rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Ia meminta pemerintah daerah segera menyerahkan data penerima dan menekankan pentingnya percepatan validasi data oleh BPS.
“Data yang valid jadi kunci, karena kita tidak ingin di kemudian hari diperiksa,” katanya.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut pembicaraan dirinya dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait penanganan bencana besar di Aceh. Ia menyebut Gubernur menyampaikan perlunya pembentukan badan rehabilitasi dan rekonstruksi serta keterbatasan keuangan daerah untuk menangani hunian sementara dan keberlanjutan pekerjaan warga terdampak.
“Semua yang disampaikan sudah kami sampaikan kepada presiden. Apa yang terjadi di Aceh adalah bagian yang kami rasakan, sakit Aceh adalah sakit kami,” ujar Muzani.
Terkait permintaan Wagub, Muzani menyatakan pihaknya akan memperjuangkan penghapusan sementara barcode BBM dengan membicarakannya dengan Pertamina, serta mengupayakan agar 500 ribu peserta JKA dapat ditanggung APBN. Soal sapi meugang, ia menyebut akan dicarikan jalan keluar tidak hanya bagi korban banjir, tetapi juga masyarakat Aceh lainnya.
