Scroll untuk baca artikel
HeadlineSeputar Aceh

Warga Aceh ‘Road Show’ Hadapi Konflik Satwa Gajah

×

Warga Aceh ‘Road Show’ Hadapi Konflik Satwa Gajah

Sebarkan artikel ini

Dukungan Penuh dari Pemangku Kepentingan

Konferesnsi Pers Konflik Manusia vs Satwa di Aceh Tengah & Bener Meriah yang diselenggarakan di Sekretariat WALHI Aceh pada Kamis (30/11/2023).
Konferesnsi Pers Konflik Manusia vs Satwa di Aceh Tengah & Bener Meriah yang diselenggarakan di Sekretariat WALHI Aceh pada Kamis (30/11/2023).

LM – Warga dari Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dan Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tak lagi berdiam diri menghadapi konflik dengan satwa gajah. Dengan penuh semangat, 24 perwakilan warga memulai perjalanan road show selama dua hari, merangkul sejumlah pemangku kepentingan untuk menyuarakan permasalahan yang tengah mereka hadapi.

Baca Juga :  Korban Banjir yang Mengungsi di Aceh Utara Mencapai 18.160 Orang

Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, Muhammad Nasir, dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Sekretariat WALHI Aceh pada Kamis, 30 November 2023, mengungkapkan hasil mengesankan dari road show ini. Sejumlah tokoh penting, termasuk Wali Nanggroe, Komisi 4 DPR Aceh, BKSDA Aceh, DLHK, Komnas HAM, dan Ombudsman, turut serta mendengarkan aspirasi dan menyepakati langkah-langkah penyelesaian.

Table of Contents

Audensi dengan Wali Nanggroe menghasilkan kesepakatan penting, di mana masyarakat didorong untuk memperkuat adat melalui mukim di tingkat gampong, sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik satwa gajah. “Ini poin penting yang kami dapatkan,” ujar Nasir.

Baca Juga :  Angka Kematian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Turun di Aceh

Kunjungan berikutnya dilakukan ke Komisi 4 DPR Aceh, di mana harapan rekomendasi masyarakat untuk menetapkan kawasan Tahura (Taman Hutan Raya) sebagai penampungan gajah mendapat dukungan. Komisi 4 berkomitmen untuk menjadikan Tahura sebagai solusi jangka panjang melalui revisi tata ruang Aceh.

BKSDA Aceh dan DLHK juga turut serta mendukung penetapan Tahura sebagai solusi konflik jangka panjang. Mereka akan mengirim petugas ke lapangan untuk upaya jangka pendek dan memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

Baca Juga :  BSI Siapkan Dana Tunai Rp1,6 Triliun untuk Masyarakat Aceh Jelang Libur Ramadhan dan Idul Fitri

Pengaduan ke Ombudsman disampaikan oleh masyarakat terkait standar ganda pelayanan BKSDA, yang diharapkan dapat diperbaiki dengan langkah-langkah strategis dari Ombudsman.

Sementara itu, Komnas HAM juga dilibatkan karena adanya dampak konflik satwa terhadap hak asasi manusia, seperti hilangnya hak nyaman dan hak akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terdampak.

Baca Juga :  2 Hari Hilang, Nelayan Tewas Mengambang di Pantai Cipalawah Garut

Dalam puncak road show, warga berharap perjuangan mereka terekam sebagai rekam jejak digital melalui pertemuan dengan jurnalis.**

Eksplorasi konten lain dari LiniMedia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca