LM – Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh, Izharul Haq, secara simbolis menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024. Penyerahan ini melibatkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pemerintah provinsi, Kementerian/Lembaga, dan 23 pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh. Senin, 4 Desember 2023.
Dalam acara tersebut, Pj Gubernur memberikan pesan agar anggaran tersebut digunakan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi antara kuasa pengguna anggaran dengan pihak penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.
Menurut Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Aceh, Izharul Haq, alokasi anggaran belanja negara di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp48,59 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp17,04 triliun dialokasikan untuk instansi Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah sebesar Rp31,55 triliun. Izharul juga mencatat alokasi anggaran untuk pembangunan venue PON 2024 di Aceh sebesar Rp1,07 triliun.
Izharul menekankan bahwa APBN Tahun 2024 dirancang untuk memulihkan ekonomi dan menanggapi pergeseran risiko ekonomi global. Dia menyatakan bahwa efektivitas APBN sangat tergantung pada pelaksanaan yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas.
Lebih lanjut, Izharul melaporkan kinerja realisasi belanja negara di Aceh hingga 30 November 2023, mencapai Rp41,51 triliun atau 84,29% dari total pagu belanja. Sementara itu, realisasi penerimaan hingga tanggal tersebut mencapai Rp5,56 triliun.
Selain penyerahan DIPA dan TKD, Kementerian Keuangan memberikan penghargaan untuk capaian kinerja tahun anggaran 2023. Pemerintah Aceh, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, dan Badan Pusat Statistik Aceh meraih penghargaan kolaborasi pelaksanaan APBN-APBD tertinggi. Penghargaan lainnya diberikan kepada Pemerintah Kota Subulussalam, Pemerintah Kabupaten Pidie, dan Bener Meriah atas penyerapan APBD dan penyaluran TKD tertinggi. Sementara itu, Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, dan Pemerintah Kabupaten Bireuen meraih penghargaan dukungan pembiayaan UMKM melalui penyaluran kredit program tertinggi.[red]
