LM-Teuku Arief Khalifah, anggota DPRK Banda Aceh dari Fraksi Gerindra, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh agar segera mengambil langkah nyata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kekhawatiran ini muncul setelah Pemko terindikasi memiliki potensi utang hingga Rp125 miliar.
Arief menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian serius karena utang sebesar itu dinilai tidak wajar, mengingat saat ini Banda Aceh berada dalam situasi normal tanpa adanya kondisi luar biasa seperti pandemi Covid-19. Menurutnya, Pemko seharusnya bisa mengelola keuangan dengan lebih baik dan menghindari kembali terjerumus dalam jeratan utang.
“Saya terus terang miris melihat keadaan Pemko yang kembali terutang, padahal sebelumnya sudah dinyatakan bebas utang. Kalau dulu saat pandemi, masih bisa kita pahami, tapi sekarang dalam kondisi normal kita justru kembali menghadapi masalah ini,” ujar Arief, Senin (10/2/2025).
Ia menilai bahwa salah satu cara paling efektif untuk mengentaskan utang tersebut adalah dengan memaksimalkan PAD. Namun hingga saat ini, ia melihat belum ada langkah signifikan dari Pemko dalam upaya tersebut. Arief juga menyoroti masih banyaknya kebocoran PAD akibat sistem manual yang masih dipertahankan, padahal sudah saatnya Banda Aceh beralih ke sistem digital.
“Pendapatan kita saat ini tidak sesuai dengan potensi yang ada. PAD Banda Aceh cenderung stagnan karena sistem manual yang masih digunakan. Pemerintah Kota seharusnya berani mengambil kebijakan untuk beralih ke sistem digital seperti tapping box, e-parking, e-retribusi, electronic pay, dan berbagai inovasi lainnya,” jelasnya.
Menurut Arief, salah satu prioritas utama yang harus segera dilakukan Pemko adalah memasang tapping box di berbagai tempat usaha yang berstatus wajib pajak. Ia menekankan bahwa alat ini harus dipasang secara serentak di usaha menengah ke atas agar tidak terjadi tebang pilih dalam pemungutan pajak daerah.
“Tapping box ini bukan untuk memberatkan pelaku usaha, karena pajak yang dikumpulkan adalah pajak yang memang dibayarkan oleh pembeli. Alat ini akan membantu merekam transaksi dan mengirimkan data secara langsung ke pemerintah daerah. Dengan begitu, kita bisa meminimalisir potensi kebocoran pajak yang selama ini menjadi kendala,” tegasnya.
Selain tapping box, Arief juga menekankan pentingnya sistem pembayaran berbasis QR Code untuk e-parking, yang menurutnya akan lebih transparan dan mengurangi potensi kebocoran retribusi parkir. Ia berharap, dalam beberapa hari sebelum pelantikan Wali Kota definitif, setidaknya sudah ada langkah konkret yang dilakukan Pemko untuk mewujudkan sistem digitalisasi ini.
Arief menambahkan bahwa DPRK Banda Aceh akan terus mendorong Pemko agar lebih serius dalam mengelola keuangan daerah. Menurutnya, jika digitalisasi ini dapat diterapkan secara maksimal, maka pendapatan daerah bisa meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya dapat membantu Banda Aceh terbebas dari utang yang membebani kas daerah.
Ia berharap Pemko Banda Aceh segera menyusun strategi konkret untuk meningkatkan PAD, bukan hanya sebagai solusi jangka pendek dalam mengatasi utang, tetapi juga untuk memastikan kemandirian fiskal Banda Aceh di masa depan.[***]
