LINI MEDIA – Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, memimpin pertemuan penting Pemerintah Aceh bersama Badan Legislasi (Banleg) DPR RI, Selasa (21/10/2025), di Anjong Mon Mata, komplek Meuligoe Gubernur Aceh. Pertemuan ini membahas revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta memperkuat dialog antara pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat.
“Atas nama Pemerintah dan rakyat Aceh, kami menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Banleg DPR RI. Kehadiran Bapak dan Ibu merupakan kehormatan besar bagi kami, sekaligus menunjukkan perhatian mendalam DPR RI terhadap proses penyempurnaan tata hukum dan pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh,” ujar Sekda dalam sambutannya.
M. Nasir menekankan pentingnya UUPA sebagai landasan kekhususan dan keistimewaan Aceh. “Undang-undang ini lahir sebagai buah dari kesepakatan damai Helsinki 2005, menandai babak baru kehidupan Aceh dari konflik menuju perdamaian, dari ketertinggalan menuju kemajuan, serta dari perpecahan menuju persatuan dan kesejahteraan.”
Sekda juga menyoroti perlunya penyesuaian beberapa ketentuan UUPA agar tetap relevan dengan perkembangan hukum nasional dan dinamika sosial-ekonomi daerah. Beberapa isu penting yang menjadi fokus diskusi antara lain penguatan Dana Otonomi Khusus, pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam, serta kewenangan antara Pemerintah Aceh dan Pusat.
Pertemuan ini menghadirkan dialog intens dengan paparan dari akademisi dan tokoh masyarakat Aceh. Sekda menegaskan kesiapan pemerintah memberikan data, analisis, dan pandangan kebijakan agar revisi UUPA benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan menjamin keberlanjutan pembangunan Aceh.
