Perkuat Pemulihan Pelayanan Publik Pasca Bencana, KemenPANRB Audiensi ke MPP Banda Aceh

Banda Aceh – Dalam rangka percepatan pemulihan pelayanan publik pasca bencana di wilayah Sumatera, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) audiensi dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh, Jumat (14/08/2026).

Adapun perwakilan KemenPAN RB, Asisten Deputi Bidang Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif KemenPAN RB, Drs. Yanuar Ahmad, MPA didampingi Analis Kebijakan Madya, Aris Samson, S. Sos., MAP. Kehadiran mereka menjadi bagian dari langkah strategis satuan tugas pemulihan bencana untuk memastikan layanan esensial tetap berjalan serta mengidentifikasi simpul-simpul pelayanan yang dapat diandalkan.

Asisten Deputi Yanuar mengatakan bahwa dari hasil evaluasi dan pemetaan, MPP Kota Banda Aceh dinilai sebagai salah satu lokasi penyangga utama karena operasionalnya tetap stabil dan memiliki kapasitas layanan tertinggi di antara MPP lain di Provinsi Aceh.

Berdasarkan data per Juni 2026, MPP Kota Banda Aceh tercatat sebagai MPP dengan layanan terbanyak, yakni 163 layanan dari 32 instansi, jauh melampaui MPP Kabupaten Aceh Besar (146 layanan) dan Kabupaten Aceh Barat (123 layanan).

“Kinerjanya pun mendapat pengakuan dengan predikat “PRIMA” dan skor 80,51 pada evaluasi tahun 2024, didukung kecepatan penyelesaian layanan rata-rata 2,65 hari kerja—di bawah batas maksimal 5 hari kerja—serta tingkat penerbitan izin mencapai 64,55% dari 9.720 permohonan,” ungkapnya.

Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 2.973 permohonan (30,59%) yang ditolak, sehingga ke depan diperlukan penguatan kualitas kelengkapan berkas dan validasi otomatis untuk meningkatkan rasio penerbitan.