Linimedia.id – Pemerintah Kota Banda Aceh turut ambil bagian dalam Deklarasi Pengembangan Inovasi Digital dan Penciptaan Techpreneur sebagai bentuk komitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendorong pertumbuhan startup digital yang berkelanjutan.
Deklarasi tersebut diikuti Pemerintah Kota Banda Aceh yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh, Muhammad Zubir, dalam agenda Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (DJED) di Tribrata Convention Center, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, swasta, akademisi, hingga komunitas untuk menyatukan langkah dalam membangun ekosistem digital nasional yang lebih kuat, inovatif, dan kompetitif.
Selain Diskominfotik Banda Aceh, deklarasi tersebut juga diikuti sejumlah stakeholder strategis, di antaranya Kementerian Ekonomi Kreatif, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Malang, Google, Telkom, PT Pos Indonesia, Sinarmas Land, Bata, Indosat Tbk, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, DailySocial, AGI, AMVESINDO, Impactor, Ericsson, Block71, serta Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM).
Muhammad Zubir mengatakan kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia, khususnya dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia, akses pembiayaan, jejaring kemitraan, adopsi teknologi, hingga penguatan regulasi yang mendukung pertumbuhan inovasi.
Menurutnya, seluruh stakeholder yang terlibat memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan mampu melahirkan startup yang berdaya saing global.
“Kolaborasi para stakeholder ekonomi digital ini sangat penting untuk pengembangan kapasitas, akses pembiayaan, jejaring kemitraan, adopsi teknologi, penguatan regulasi yang kondusif, serta diseminasi pengetahuan guna menciptakan ekosistem digital yang inovatif dan berdaya saing global,” ujar Zubir.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Diskominfotik berkomitmen mempercepat transformasi ekonomi daerah melalui pembangunan ekosistem startup lokal yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Menurut Zubir, Banda Aceh memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi digital, terutama dengan semakin tingginya minat generasi muda terhadap teknologi dan kewirausahaan berbasis digital.
Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong hadirnya program-program yang mendukung pertumbuhan inovasi dan penciptaan technopreneur baru di daerah.
“Kami terus mendorong program pembinaan kewirausahaan digital sekaligus memfasilitasi integrasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan maupun pengembangan bisnis UMKM,” katanya.
Ia menjelaskan, strategi tersebut dijalankan melalui pendekatan kolaborasi pentahelix, yakni sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media sebagai fondasi utama pembangunan ekosistem digital yang berkelanjutan.
Menurut Zubir, pendekatan pentahelix dinilai efektif karena mampu mempercepat transfer pengetahuan, membuka peluang kolaborasi bisnis, serta menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Selain membangun ekosistem kolaboratif, Pemko Banda Aceh juga fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur digital yang memadai.
Ia menyebut penguatan SDM menjadi salah satu faktor kunci dalam menghadapi persaingan ekonomi digital yang semakin kompetitif.
“Pemko Banda Aceh telah mulai mengembangkan berbagai program pelatihan keterampilan digital, literasi digital dasar, hingga inkubasi bisnis seperti hackathon yang menyasar kalangan pemuda dan pelaku UMKM,” jelasnya.
Program tersebut dirancang untuk melahirkan talenta-talenta digital lokal yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan solusi inovatif berbasis digital.
Tak hanya itu, pemerintah kota juga berupaya menyediakan fasilitas pendukung berupa ruang kreatif atau coworking space sebagai wadah kolaborasi, inovasi, dan pengembangan ide bisnis startup.
Di sisi lain, perluasan akses internet yang merata juga terus menjadi prioritas Pemko Banda Aceh agar transformasi digital dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Kami juga terus memperluas konektivitas internet agar akses digital semakin merata hingga ke gampong-gampong,” tambah Zubir.
Menurutnya, pemerataan infrastruktur digital akan membuka peluang ekonomi baru di tingkat akar rumput, termasuk bagi pelaku UMKM, pelajar, hingga komunitas kreatif di wilayah gampong.
Zubir optimistis langkah ini akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menilai ekosistem digital yang kuat akan mendorong lahirnya kemandirian ekonomi berbasis inovasi, membuka lapangan kerja baru, sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
Dengan berkembangnya startup dan technopreneur lokal, Banda Aceh diharapkan mampu melahirkan solusi-solusi inovatif yang dapat menjawab tantangan sosial maupun ekonomi secara lebih efektif.
Selain dampak ekonomi, transformasi digital juga diyakini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pemanfaatan teknologi dan integrasi data, kata Zubir, akan mendorong terciptanya sistem pelayanan yang lebih cepat, transparan, efisien, dan akuntabel.
“Digitalisasi akan membantu mengubah sistem pelayanan konvensional menjadi layanan publik terintegrasi berbasis data yang lebih transparan dan efisien,” ujarnya.
Lebih jauh, ia berharap penguatan ekosistem digital di Banda Aceh dapat menjadi fondasi bagi lahirnya inovasi lokal yang mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga pasar global.
Menurutnya, kolaborasi yang terbangun melalui deklarasi ini menjadi momentum penting untuk mempercepat transformasi digital daerah secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Dengan dukungan seluruh pihak, Banda Aceh diharapkan mampu tumbuh sebagai salah satu kota yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan menjadi pusat lahirnya inovator digital masa depan.
