Linimedia.id– DPRK Banda Aceh meminta Pemerintah Kota Banda Aceh segera membenahi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait proses seleksi. Evaluasi menyeluruh dinilai perlu dilakukan agar sistem penerimaan siswa baru berjalan lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan Anggota DPRK Banda Aceh dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkasmi, yang menilai pelaksanaan SPMB tahun ini masih menyisakan berbagai persoalan. Salah satunya, kata dia, terdapat siswa yang berdomisili dekat dengan sekolah namun tidak diterima, sementara siswa yang jarak rumahnya lebih jauh justru dinyatakan lulus.
“Ini menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan Kota Banda Aceh. Jangan sampai anak-anak Banda Aceh tidak dapat menikmati pendidikan di sekolah yang berada di lingkungan tempat tinggalnya sendiri,” ujar Zulkasmi, Rabu (8/7/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan SPMB tetap terjaga.
Selain mengevaluasi mekanisme penerimaan murid baru, Zulkasmi juga meminta Wali Kota Banda Aceh meninjau kembali kinerja kepala sekolah SD dan SMP negeri. Ia menilai sejumlah kepala sekolah telah menjabat dalam waktu yang cukup lama sehingga diperlukan penyegaran untuk meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan.
“Kami meminta Wali Kota Banda Aceh mengevaluasi seluruh kepala sekolah SD dan SMP. Mungkin mereka sudah terlalu lama menjabat sehingga diperlukan penyegaran demi meningkatkan mutu tata kelola sekolah,” katanya.
Zulkasmi juga meminta seluruh kepala sekolah memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai mekanisme penerimaan peserta didik baru. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui indikator dan variabel yang menjadi dasar penentuan kelulusan pada setiap jalur penerimaan.
“Jangan hanya menyampaikan aturan secara normatif atau beretorika. Kepala sekolah SD maupun SMP harus menjelaskan kepada masyarakat variabel dan indikator apa yang digunakan untuk menentukan seorang siswa diterima atau tidak diterima di sekolah. Masyarakat berhak mengetahui ukuran yang dipakai sehingga proses SPMB benar-benar transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Mantan Keuchik Gampong Jeulingke itu mengatakan hingga kini masih banyak orang tua yang mempertanyakan hasil SPMB karena merasa tidak memperoleh penjelasan yang memadai.
“Banyak orang tua bertanya, sebenarnya dengan sistem seperti ini, ke mana lagi anak-anak Banda Aceh harus bersekolah? Pertanyaan itu harus dijawab dengan data dan penjelasan yang jelas, bukan sekadar menyampaikan bahwa semuanya sudah sesuai aturan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut mengingatkannya pada ungkapan dalam bahasa Aceh, “Buya Krueng terdodong, buya tamong meurezeki”. Menurutnya, filosofi itu menjadi pengingat agar kebijakan pendidikan tidak membuat masyarakat setempat merasa tersisih, sementara pihak lain memperoleh kesempatan yang lebih besar.
Zulkasmi juga mendesak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh memberikan penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan SPMB, termasuk dasar penetapan kelulusan pada setiap jalur penerimaan.
Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan DPRK Banda Aceh akan terus mengawal sektor pendidikan agar seluruh anak memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan yang bermutu.
“Evaluasi total harus dilakukan, baik terhadap pelaksanaan SPMB maupun kinerja kepala sekolah. Tujuannya bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap kebijakan pendidikan benar-benar adil, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Kota Banda Aceh,” tutupnya.[]
