Namun Gubernur Mualem berkeinginan gas dan kondensat diproses di Kek Arun. “Jadi skema penyaluran gas langsung ke darat (onshore pipelining) untuk diolah di KEK Arun,” kata Nurlis. “Kemudian gas dan kondensat diproses di Onshore Processing Facility (OPF) dengan memanfaatkan fasilitas KEK Arun.”
Tujuan Gubernur, kata Nurlis, agar Blok Andaman dapat membawa keuntungan pada semua pihak. “Mubadala sebagai investor dapat keuntungan, begitu juga dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh serta masyarakat Aceh,” katanya.
Lebih penting lagi, kata Nurlis, Gubernur Mualem mendorong agar Blok Andaman berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Aceh. “Pengolahan di darat sangat efektif mengaktifkan industri pupuk dan petrokimia lokal,” katanya.
“Fasilitas darat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang sangat terisolasi di lepas pantai.”
Nurlis mengatakan, onshore akan mendorong multiplier effect ekonomi dengan bertumbuhnya sektor-sektor industri-industri lainnya serta membuka lapangan usaha lainnya.
Selain itu, telah ada contoh pergeseran proses pengolahan gas dan kondesat dari laut ke darat. Misalnya, Staf Ahli Sekda Akhyar menunjuk Blok Marsela yang terletak di laut Arafuru Maluku. Kepala SKK Migas membenarkannya. “Sudah kami pindahkan dari laut ke darat,” katanya dalam pertemuan tersebut.
Sebetulnya, kata Nurlis, sebelum pertemuan Gubernur Mualem dan Kepala SKK Migas, tim dari SKK Migas hendak menggelar jumpa pers untuk menjelaskan perkembangan Blok Andaman. “Mereka mengundang Gubernur Mualem pada jumpa pers tersebut, tujuannya untuk mendukung mereka dan sekaligus menjadi Gubernur Mualem sebagai narasumber,” kata Nurlis.
