Mulai dari reformasi pengelolaan sampah berbasis kolaborasi hingga pengembangan inovasi pelayanan publik dan pemerintahan digital, seperti PUSING, Hari Yatim, DITSEN, SALEUM, payment gateway, e-Kinerja, e-Disiplin, hingga DigDoc.
Bagi Illiza, inovasi tidak boleh berhenti sebagai sebuah proyek atau program sesaat.
Lebih dari itu, inovasi harus menjadi bagian dari sistem sekaligus budaya kerja organisasi. Dengan demikian, perubahan yang dibangun tidak bergantung pada figur tertentu, tetapi dapat terus berjalan dan berkembang sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.
“Inovasi tidak boleh berhenti sebagai proyek. Inovasi harus masuk ke dalam sistem dan budaya kerja organisasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” jelasnya.
*Membaca Potensi, Membangun Ekosistem*
Tidak hanya berbicara mengenai transformasi birokrasi, Illiza juga mengangkat pengalaman Banda Aceh dalam mengembangkan potensi lokal melalui program “Banda Aceh Kota Parfum”.
Program tersebut diarahkan untuk mendorong hilirisasi potensi minyak nilam, pengembangan UMKM, penguatan industri kreatif, serta pembangunan ekosistem ekonomi baru yang melibatkan berbagai pihak.
Salah satu instrumen yang dikembangkan adalah Banda Aceh Academy sebagai laboratorium parfum sekaligus inkubator bisnis, yang didorong melalui kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Menurut Illiza, pemerintah daerah tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif. Pemerintah juga harus mampu membaca potensi yang dimiliki daerah, mempertemukan berbagai kekuatan, dan menciptakan ekosistem yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.
