Pihaknya pun berharap Pemko Banda Aceh dapat segera melayangkan surat perihal ketersediaan lahan, kategori masjid dan luas tampungan jemaahnya. “Kalau persetujuan sudah keluar dari pemerintah UEA sedari empat bulan lalu,” sebut Sultan.
Wali Kota Illiza pun beryukur dan menyambut dengan tangan terbuka tawaran dari pemerintah UEA. “Semoga membawa keberkahan bagi kota kami. Apalagi Banda Aceh saat ini belum memiliki masjid agung yang bis dikelola oleh pemerintah kota.”
“Berapa kebutuhan lahan, insyaallah kita bisa sediakan. Salah satunya tanah seluas tiga hektar di Kecamatan Meuraxa yang berada di kawasan strategis, dan banyak dikunjungi wisatawan juga,” ujarnya.
Alternatif lain di daerah Lambaro Skep, yakni lahan milik masyarakat yang sudah ada pertapakannya. “Untuk kepastian dan detilnya akan kami rapatkan lebih lanjut dan kemudian segera kami kirimkan suratnya,” ujar Illiza.
Ia juga menyebutkan kehadiran masjid agung baru di Banda Aceh nantinya sangat penting artinya dalam upaya syiar Islam dan penegakan syariat menuju kota yang “baldatun thoyyibatun wa rabbhun ghaffur”. “Masjid agung yang kami idamkan bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat pendidikan bagi umat,” demikian Illiza Sa’aduddin Djamal.
Dari jajaran pemko turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekdako Jalaluddin, Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesra Bachtiar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Faisal, Asisten Administrasi Umum M Nurdin, dan sejumlah kabag terkait di lingkungan Setdako Banda Aceh. (*)
