Linimedia.id, – Sejumlah pedagang dan pemilik usaha di Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, ditegur petugas karena menggunakan fasilitas umum untuk aktivitas perdagangan.
Penertiban menyasar lapak di atas trotoar, kawasan sempadan jalan, hingga tenda yang dipasang di halaman toko.
Pengawasan dan penertiban tersebut dilaksanakan personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kecamatan Lueng Bata, Selasa (3/11/2026).
Camat Lueng Bata, M. Kharisma, mengatakan petugas terlebih dahulu memberikan teguran langsung kepada pemilik usaha penjualan sepeda yang memasang tenda di halaman toko. Pemilik usaha diminta membongkar tenda tersebut karena dinilai dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan.
“Kita meminta pemilik usaha untuk segera membongkar tenda tersebut agar tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan,” kata Kharisma.
Penertiban juga menyasar sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan kawasan sempadan jalan untuk berjualan. Di antaranya pedagang siomay dan bubur ayam yang diminta memindahkan lapak dagangannya.
Petugas turut menegur pedagang buah potong di Gampong Lamseupeng yang berjualan di atas trotoar. Pedagang tersebut diminta memindahkan tempat usahanya agar fasilitas pejalan kaki dapat kembali digunakan sesuai peruntukannya.
Selain pedagang, petugas juga memberikan teguran kepada pemilik kios yang menempatkan pompa minyak mini di kawasan sempadan jalan. Fasilitas tersebut diminta dipindahkan ke lokasi yang tidak mengganggu kepentingan umum.
Dalam kegiatan itu, personel Satpol PP dan WH tidak hanya memberikan teguran dan imbauan, tetapi juga membantu membongkar serta menggeser barang dagangan yang ditempatkan tidak sesuai ketentuan.
Kharisma menjelaskan, penertiban dilakukan sebagai bagian dari persiapan penilaian Adipura 2026 sekaligus upaya menjaga ketertiban umum dan menciptakan lingkungan yang lebih tertata.
Menurutnya, fasilitas publik seperti trotoar dan sempadan jalan harus digunakan sesuai fungsinya, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun aktivitas perdagangan yang mengganggu kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan, pendekatan persuasif dan humanis tetap dikedepankan dalam pelaksanaan penertiban melalui teguran serta imbauan kepada para pelaku usaha.
“Tentunya kita menertibkan ini dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis melalui pemberian teguran serta imbauan kepada para pelaku usaha agar mematuhi ketentuan yang berlaku,” jelas Kharisma.
Ia berharap para pedagang dan pemilik usaha semakin sadar akan pentingnya menjaga ketertiban lingkungan serta tidak menggunakan fasilitas umum di luar peruntukannya.[***]












