LM-Menjelang bulan suci Ramadhan 1445 H, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Abdul Rafur, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh untuk memperketat pengawasan terhadap distribusi gas LPG 3 kg. Permintaan ini disampaikan setelah banyak warga mengeluhkan kelangkaan gas subsidi di pangkalan resmi, sementara harga di kios pengecer melambung tinggi hingga mencapai Rp 35.000 per tabung.
Masyarakat di beberapa gampong mengaku kesulitan mendapatkan gas bersubsidi dengan harga resmi di pangkalan. Sementara itu, gas LPG 3 kg justru mudah ditemukan di kios-kios kelontong dengan harga jauh lebih mahal dari Harga Eceran Tertinggi (HET). “Gas yang dijual di kios-kios harganya hampir dua kali lipat dari harga di pangkalan resmi. Ini jelas sangat mencekik masyarakat kecil, terutama yang membutuhkan gas untuk keperluan sehari-hari,” ujar Abdul Rafur.
Menurutnya, fenomena ini terjadi karena adanya permainan antara pangkalan dan agen tidak resmi. Diduga, sejumlah pangkalan lebih memilih menjual gas dalam jumlah besar kepada pengecer dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan langsung kepada masyarakat. “Dari informasi yang kami terima, ada pangkalan yang menjual gas subsidi ke pengecer dengan harga Rp 22.000 hingga Rp 25.000 per tabung. Kemudian, pengecer menjualnya kembali ke masyarakat dengan harga Rp 30.000 hingga Rp 35.000 per tabung,” ungkapnya.
Selain masalah harga yang meroket, pembagian kuota gas juga menjadi persoalan. Seharusnya, pangkalan mendistribusikan gas sesuai dengan daftar penerima manfaat yang sudah ditetapkan. Namun, pada praktiknya, sebagian besar kuota justru dialihkan ke pengecer. “Ini yang membuat warga sulit mendapatkan gas di pangkalan, padahal stok seharusnya tersedia. Sayangnya, sekitar 70 persen kuota lebih banyak dijual ke pengecer daripada kepada masyarakat langsung,” lanjut Rafur.
Abdul Rafur menegaskan, pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi permasalahan ini. Jika dibiarkan, kenaikan harga gas bersubsidi akan semakin membebani masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan saat Ramadhan. Banyak pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), terutama yang bergerak di sektor kuliner, sangat bergantung pada LPG 3 kg untuk operasional mereka.
Bagi ibu-ibu rumah tangga yang berjualan takjil untuk berbuka puasa, harga gas yang tidak terkendali akan sangat berdampak pada biaya produksi mereka. Jika harga bahan baku naik, keuntungan mereka pun menipis. “Bulan Ramadhan adalah kesempatan bagi banyak keluarga untuk memperoleh penghasilan tambahan, terutama dengan berjualan makanan dan minuman berbuka. Jika harga gas mahal, tentu akan sangat memberatkan mereka,” ujar Rafur.
Ia juga meminta Pemko Banda Aceh bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengawasi distribusi gas LPG 3 kg agar tidak ada permainan harga di tingkat pangkalan dan pengecer. “Jangan sampai yang seharusnya mendapatkan subsidi justru tidak bisa menikmati manfaatnya karena permainan para spekulan. Pemerintah harus tegas dalam menindak pihak-pihak yang melanggar aturan distribusi gas,” tegasnya.
Abdul Rafur juga mendorong dinas terkait untuk rutin melakukan inspeksi mendadak ke pangkalan gas LPG 3 kg guna memastikan distribusi berjalan sesuai regulasi. “Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi harga, jadi ini harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat dibiarkan terus menerus mengalami kesulitan seperti ini,” katanya.
Sejumlah warga yang mengalami kesulitan mendapatkan gas subsidi juga berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata. “Di pangkalan, gas sering kosong. Tapi di warung-warung ada, cuma harganya mahal. Kalau begini terus, bagaimana kami mau bertahan?” keluh seorang warga di Banda Aceh.
Mereka berharap Pemko Banda Aceh bersama instansi terkait segera menertibkan pangkalan-pangkalan nakal yang lebih mementingkan keuntungan sendiri daripada kepentingan masyarakat. “Kalau memang ada oknum yang bermain, harus segera ditindak. Kami sebagai warga kecil hanya ingin bisa mendapatkan gas dengan harga normal sesuai aturan,” tambahnya.
Dengan meningkatnya kebutuhan gas selama Ramadhan, langkah cepat pemerintah sangat dinantikan. Abdul Rafur menegaskan, gas LPG 3 kg adalah kebutuhan dasar masyarakat kecil yang seharusnya tidak menjadi komoditas permainan pasar. Ia berharap Pemko Banda Aceh segera mengambil tindakan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan tenang tanpa terbebani oleh kenaikan harga gas yang tidak wajar.[***]
