Menjadi panglima laot bukanlah jalan menuju keuntungan materi. Jabatan ini tidak disertai gaji ataupun fasilitas. Sebaliknya, ia adalah bentuk pengabdian yang dijalankan dengan penuh keikhlasan. Panglima laot dipilih melalui musyawarah sesama nelayan, bukan lewat proses politik. Mereka yang terpilih biasanya adalah sosok yang telah lama dikenal sebagai nelayan berpengalaman, berkarakter kuat, serta memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian laut dan kesejahteraan komunitasnya. Kepercayaan yang diberikan kepada panglima laot lahir dari rekam jejak, bukan dari kekuasaan.
Namun memasuki era modern, peran panglima laot menghadapi tantangan baru. Kapal-kapal besar dari luar daerah kerap mengusik ketenangan laut Aceh, sementara eksploitasi sumber daya laut oleh perusahaan besar mengancam wilayah tangkap tradisional. Tekanan ekonomi dan penurunan kualitas ekosistem membuat tugas panglima laot semakin berat. Meski demikian, banyak di antara mereka tetap bertahan, bahkan meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga konservasi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak nelayan lokal. Mereka menjadi suara yang mewakili komunitas pesisir dalam berbagai kebijakan, memastikan bahwa kekuatan modal tidak sepenuhnya menguasai ruang hidup nelayan.
Di sejumlah pantai Aceh, panglima laot juga aktif dalam program konservasi. Mereka terlibat dalam pelestarian penyu, pengawasan terumbu karang, hingga penanaman kembali mangrove. Kawasan tertentu ditetapkan sebagai zona larang tangkap demi menjaga keberlanjutan ekosistem. Perintah tersebut dipatuhi bukan karena ada plang larangan atau ancaman hukum, tetapi karena kesadaran kolektif bahwa laut harus dirawat agar tetap memberi kehidupan bagi generasi berikutnya.
