Afdhal pun menyoroti isu sosial yang menjadi perhatian, termasuk kasus kekerasan terhadap anak yang sempat terjadi di salah satu daycare di Banda Aceh. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah cepat melalui pendampingan korban dan evaluasi sistem pengawasan.
“Tidak ada ruang bagi kekerasan terhadap anak di kota ini. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengaitkan momentum apel dengan peringatan Hari Otonomi Daerah dan Hari Pendidikan Nasional. Menurutnya, otonomi daerah harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Memasuki bulan Mei, Pemko Banda Aceh juga akan menghadapi sejumlah agenda penting, di antaranya pelepasan jamaah haji, rapat kerja pemerintah kota, hingga kegiatan retreat untuk memperkuat sinergi antar jajaran.
Selain itu, Pemko juga mencanangkan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di beberapa gampong, serta mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari upaya menghadirkan kebijakan berbasis data.
Mengakhiri amanatnya, Wakil Wali Kota Afdhal mengajak seluruh ASN untuk terus menjaga komitmen dan memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Mari kita jaga kepercayaan yang telah diberikan, dan kita buktikan melalui kerja nyata,” pungkasnya. (Riz)
