Pj Gubernur Aceh, Sabet Penghargaan dari Kemenkeu RI

Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, menerima penghargaan atas capaian sebagai Instansi Pemerintah dengan Tingkat Kolaborasi Pelaksanaan APBN - APBD Tertinggi dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh Izharul Haq di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa, (5/12/2023).

LM – Sebagai pengakuan atas kinerja positif Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2023, Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, meraih penghargaan bergengsi dari Kementerian Keuangan. Penghargaan tersebut diberikan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh pada Selasa (05/12/2023) di Kantor Gubernur Aceh.

Baca Juga :  Antusiasme Pasangan Pj Gubernur Aceh di Pagelaran Hiburan Rakyat HUT Kabupaten Aceh Singkil ke-25

Achmad Marzuki menerima penghargaan dengan kategori instansi pemerintah yang menunjukkan tingkat kolaborasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tertinggi. Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Aceh, Izharul Haq, menyerahkan penghargaan tersebut dalam momentum penyerahan DIPA dan TKD 2024 di Kantor Gubernur Aceh.

Penghargaan sejajar juga diraih oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh dan Badan Pusat Statistik Aceh, menandakan sinergi yang baik antara berbagai instansi dalam mendukung pembangunan daerah.

Baca Juga :  Asisten Pemerintahan Aceh Buka Rapat Koordinasi: Skrining Kesehatan Petugas Pemilu dan Pilkada 2024

Selain itu, Kementerian Keuangan juga memberikan penghargaan dalam kategori lain kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Kategori kedua melibatkan penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan penyaluran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) tertinggi. Pemerintah Kota Subulussalam meraih peringkat pertama, diikuti oleh pemerintah Kabupaten Pidie dan Bener Meriah pada peringkat dua dan tiga.

Penghargaan terakhir diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan kategori tingkat dukungan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyaluran kredit program (KUR dan UMi) tertinggi. Pemerintah Kota Banda Aceh meraih peringkat pertama, sementara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan Pemerintah Kabupaten Bireuen menduduki peringkat dua dan tiga.[red]

Loading