Strategi Dinas Perhubungan Tingkatkan PAD

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh telah siapkan strategi guna meraih Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh seuai dengan yang telah ditargetkan tahun 2022 sebesar Rp11.687.736.500.

Adapun langkah strategis yang telah dipersiapkan Disiapkan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, di antaranya melakukan digitalisasi parkir guna mencegah terjadinya kebocoran anggaran dengan meluncurkan parkir elektronik (e-parkir) non tunai dikawasan khusus parkir seperti di Jalan Panglima Nyak Makam, Jalan Sri Ratu Safiatuddin Peunayong, dan Jalan Ali Hasyimi, Pango.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Wahyudi SSTP melalui Sekretaris Muhammad Zubir, S.SiT, M.Si mengatakan, PAD dari Dinas Perhubungan itu ada tiga, Pertama dari sektor perparkiran, Kedua terminal, dan Ketiga dari Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bidang Parkir
Zubir menjelaskan, dari parkir tepi jalan umum itu, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tahun 2022 ini terus berupaya agar target yang dibebankan bisa tercapai.

Disektor parkir, Dinas perhubungan ditargetkan harus dapat mengumpulkan PAD sebesar Rp. 10.197.763.500.

Untuk bisa meraih target yang telah ditetapkan itu, pihaknya akan terus berupaya ditahun 2022 ini dengan melakukan apa yang telah ditargetkan itu.

Baik itu dalam intensifikasi permasalahan parkir, misalnya bagaimana merazia juru parkir (Jukir) liar, maupun bagaimana meningkatkan Setoran PAD di masing-masing jukir yang ada.

Target masing-masing jukir kita naikkan, kemudian kita juga lihat potensi lainnya mungkin ada tempat usaha baru itu bagian juga.

“kita akan terus meningkatkan pengawasan terhadap juru parkir liar seperti yang sudah dilakukan selama ini, petugas rutin melakukan patroli di kawasan-kawasan yang menjadi terjadinya praktik parkir liar,” kata Zubir.

Kemudian menambah kawasan parkir yang sudah ada dengan sistem non tunai atau E-parkir, dikawasan-kawasan yang sudah dibangun pelataran parkir dengan menggunakan Barier Gate (Plang pintu masuk dan keluar) seperti halnya di Jalan T Panglima Nyak Makam, Jalan Ali Hasyimi dan Sri Ratu Safiatuddin, Peunayong.

“Ditempat-tempat yang sudah ada Barier Gate itu kita bisa menggunakan sistem Non Tunai dan tarif nya bisa dibuat dengan tarif lokasi tertentu seperti yang telah diterapkan di pasar Aceh dan kawasan Uleelheu yakni untuk Roda Dua sebesar Rp. 2.000, Roda Empat Rp 4000. Itu strategi bidang parkir.” sebut mantan Kabid Darat Dinas Perhubungan Kota.

Zubir juga mengungkapkan, hingga minggu terakhir bulan Februari 2022 ini, PAD Sektor parkir masih belum tercapai seperti target yang harus dicapai disetiap minggunya. Dimana target perminggu yang harus di capai pada tahun 2022 ini sebesar Rp. 212.453.406. Namun hingga minggu ke delapan di tahun 2022 sebenarnya PAD disektor parkir harus dicapai sebesar Rp. 1.699.672.250 namun hanya tercapai hingga munggu ke 4 bulan Februari itu setengah dari target yakni sebesar Rp. 824.205.979.

“Kita masih sangat optimis hingga akhir tahun 2022, target PAD di Dinas Perhubungan mampu direalisasikan, jika tidak ada halangan yang melintang lagi seperti tahun-tahun lalu masa covid-19,” tegas Zubir.

*Bidang Terminal*
Banda Aceh saat ini ada tiga terminal yang bisa dijadikan sebagai tempat pengumpul pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu, Terminal Keudah, Terminal Angkutan Umum L300 di Kecamatan Lueng Bata dan Terminal Mobil Barang di Kawasan Santan, Aceh Besar.

Ketiga terminal itu, Dishub ditargetkan harus bisa mengumpulkan PAD sebesar Rp. 750.000.000 pada tahun 2022 ini. Target itu juga masih sama dengan seperti di tahun lalu, namun pada tahun lalu, target itu tidak tercapai karena berbagai alasan, dimana pada tahun itu beberapa kai terjadi pembatasan akses kendaraan umum bagi masyarakat karena covid-19 sehingga target-target yang telah ditetapkan itu tidak bisa tercapai.

*- Terminal Keudah*
Aktivitas terminal kedah salah satu terminal di Banda Aceh yang melayani Rute seperti terminal jursan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), masih melayani rute Banda Aceh, Lhoong, Lamno dan Jantho, namun jumlah kendaraan yang masuk kesana sudah sangat berkurang baik itu Kendaraan Labi-labi maupun L300.

“Termina Keudah itu sebenarnya dikhususkan untuk labi-labi, namun seiring berjalannya waktu, kendaeraan labi-labi di Banda Aceh sudah sangat berkurang beroperasi karena berbagai faktor, banyak masyarakat sudah punya kendaraan sendiri,” ujar Zubir Sekretaris Dinas Perhubungan Kota.

Terminal keudah, kata Zubir selama ini hanya bisa menghasilkan PAD sebesar Rp. 150 ribu perhari. Angka itu sangat kecil, karena memang potensinya sudah sangat kurang, labi-labi juga kurang karena penumpangnya memang kurang, disana cuma ada masuk beberapa jurusan lagi, seperti jurusan Lhoong, Lamno dan Jantho.

*- Terminal AKDP L300 Lueng Bata*
Terminal AKDP L300 di Lueng Bata yang berada di Kecamatan Lueng Bata hingga saat ini masih terus beroperasi dan melayani berbagai rute, kendaraan Umum disana saban hari selalu bergerak ke Utara Aceh, Timur Aceh dan juga ke Tengah Aceh.

“Diterminal L300 Lueng Bata kini telah dipasangkan Barier Gate non tunai, dimana setiap kendaraan yang akan keluar terminal itu wajib membayarkan retribusinya,” kata Muhammad Zubir.

Zubir mengatakan pemberlakuan sistem pembayaran non tunai masuk ke terminal sudah mulai berlaku sejak Kamis (10/06/2021) lalu yang bertujuan untuk menyukseskan gerakan non tunai di Kota Banda Aceh.

“Perlahan-lahan sistem pembayaran retribusi di terminal ini akan beralih dari tunai ke non tunai, oleh karena itu kami meminta dukungan dan partisipasi para sopir dan stakeholder di Terminal L300 Lueng Bata,” kata Zubir.

Kata Zubir, sistem pembayaran non tunai sudah diberlakukan di beberapa layanan transportasi di Banda Aceh seperti di Pintu Masuk Pelabuhan Ulee Lheue, Layanan pengujian KIR kendaraan dan di kawasan Parkir khusus di wilayah Kota Banda Aceh.

Ia menambahkan, pengunjung terminal L-300 dapat melakukan pembayaran retribusi dengan menempelkan kartu uang elektronik dari perbankan seperti kartu Emoney, Brizzi, TapCash, Flazz atau dompet digital dan juga dapat memindai barcode QRIS yang tertempel di pintu keluar terminal seperti Ovo, Gopay, LinkAja, Mobile Banking dan lain-lain.

Kelebihan pembayaran non tunai tersebut yaitu adanya transparansi dari penerimaan pendapatan asli daerah serta dapat memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 dari uang tunai pada masa pandemi ini.

Dalam hal ini, Ia berharap agar masyarakat dapat mendukung program pemerintah dengan mengikuti perkembangan informasi teknologi di era digital saat ini untuk mewujudkan Banda Aceh smart city.

“Dukungan masyarakat saat ini dengan mau membayar retribusi pada terminal L300 Lueng Bata dan lainnya secara non tunai, serta dapat mewujudkan Banda Aceh yang gemilang dari sisi sistem pembayaran retribusi,” tutur Zubir.

Serektaris Dishub itu juga menambahkan, terkait dengan tarif yang saat ini masih berlaku yakni sebesar Rp. 1.000 per kendaraan roda 2 dan Rp. 2.000 kendaraan roda empat. Kedepan rencana akan dilakukan penyesuaian.

“Terhadap penyesuaian tarif retribusi itu, saat ini sedang dilakukan penyusunan draf rancangan qanun tentang perubahan tarif retribusi, sekarang qanun retribusi dan pajak digabung menjadi satu,” ungkapnya.

Jadi, Kata Zubir, itu kesempatan untuk menyesuaikan tarif, karena tarif yang lama itu qanun tahun 2011, dan saat ini sudah 11 tahun lebih belum disesuaikan, karena itu perlu dilakukan penyesuaikan lagi bagaimana untuk meningkatkan PAD.

Lebih lanjut, orang nomor dua di Dishub Kota itu menyebutkan, sumber retribusi di Terminal L300 Lueng bata selain dari kendaraan angkutan umum L300, juga ada kendaraan antar jemput, kendaraan orang mengambil paket, juga ada tempat usaha seperti loket, toko kelontong, ada penjualan coffee, snack itu juga menjadi bagian dari tempat usaha, yang masuk deskripsi juga.

Selain itu ada objek WC, kamar mandi itu kita kutip retribusi nanti akna disesuaikan tarifnya kedepan, kemudian ada juga doorsmeer.

*- Terminal Mobil Barang*
Terminal Mobil Barang yang berada Santan itu merupakan milik pemerintah Kota Banda Aceh meskipun berada di wilayah administrasi Kabupaten Aceh Besar.

“Terminal mobil barang, memang terminal dan administrasi kewilayahan berada di Aceh Besar, tapi secara regulasi dan kegunaan terminal tersebut untuk kota Banda Aceh, untuk melakukan mengawasan truk masuk ke wilayah kota Banda Aceh,” kata Zubir.

Jenis kendaraan yang masuk ke terminal barang itu bervariasi ada yang 7 ton sampai dengan 12 ton lebih.

“Semua truk yang masuk ke terminal mobil barang itu dikutip retribusinya sesuai dengan berat JBI masing-masing truk itu sendiri,” sebut Muhammad Zubir.

Truk-truk dari Medan, Jakarta pada umumnya truk material atau sembako itu masuk dulu ke terminal, kemudian dilansir dengan truk yang ukuran 5 ton yang empat roda, selain untuk truknya juga dikutip retribusi terhadap mobil lansirnya.

Jadi truk lansir nya juga dikutip retribusi selama ini, memang secara aturan seharus truk lansir itu dikutip retribusi per sekali masuk, tapi memang kerjaannya berulang-ulang tidak mungkin sekali angkut habis.

Truk yang membawa muatan 30 ton, sedangkan truk lansir ukurannya 3-5 ton, jadi truk kecil ini berulang-ulang kali berbolak-balik, mereka tetap kita kutip retribusinya asal dia masuk terminal, mungkin dari 3x dia masuk bayar 2x, tetap kita kutip.

“Nanti kita sesuaikan, selain itu, didalam terminal mobar ada gudang itu juga bisa di kutip retribusi, bisa menambahkan PAD Jota. itu satu cara yang kita lakukan,” ungkapnya.

Selain itu, Dinas perhubungan Kota juga mengutip retribusi terhadap gudang-gudang pribadi yang diluar terminal, jadi ada gudang perusahaan mobil barang yang tidak berada diterminal , tapi ada gudang sendiri juga kita kutip retribusi, “Mereka kita kutip berdasarkan kendaraan mereka. itu yang sedang kita upayakan,”

“Sedikitnya ada 10 perusahaan yang ada pangkalan diluar terminal kita. itu kita kutip,” sambung Zubir lagi.

Ketiga terminal itu ditargetkan dapat mengumpulkan PAD sebesar 750 juta di tahun 2022 ditiga terminal tersebut. Tahun lalu seperti itu juga asalannya tidak tercapai karena masa covid-19.

“Tahun lalu memang sangat terasa, karena ada beberapa kali penghentian mobilitas angkutan umum termasuk saat lebaran, itu sangat mempengarui mobilitas angkutan umum dibatasi sehingga retribusipun terbatas,” pungkas Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Author: redaksi