APBK

Partai Demokrat mendorong agar perubahan APBK 2026 di Banda Aceh fokus pada program bermanfaat bagi masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Fraksi NasDem DPRK Banda Aceh setujui Rancangan Qanun perubahan APBK 2026, fokus pada pelayanan publik dan pengawasan pelaksanaan anggaran.

Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh menekankan transparansi dalam APBK dan meningkatkan pelayanan dasar masyarakat serta kualitas proyek fisik.

Fraksi PAN mendorong Pemko Banda Aceh optimalisasi APBK 2026 untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan layanan publik.

Fraksi Golkar-PKB-PPP DPRK Banda Aceh mendesak agar perubahan APBK 2026 tidak hanya sekadar angka, tetapi berfungsi untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Fraksi Demokrat DPRK Banda Aceh mengemukakan pandangan soal Raqan Perubahan APBK 2026, menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan.