LM – Pertemuan antara Pemerintah Aceh dan tim Komisi II DPR RI diadakan dalam rangka memastikan persiapan yang matang dan sukses untuk Pemilu 2024. Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, menyampaikan harapannya dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekda Aceh, Bustami. Senin, 27 November 2023.
Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan terus menerus dari Komisi II DPR RI terhadap berbagai program yang tengah digagas oleh Pemerintah Aceh. Fokus utama program tersebut melibatkan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Reformasi Aparatur Negara dan Birokrasi, Pemilu, dan Pertanahan, yang semuanya merupakan kewenangan dari Komisi II DPR RI.
“Pertemuan ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi merupakan upaya konkret untuk menyatukan tekad dalam menjamin kesiapan dan keberhasilan proses Pemilu 2024,” ujar Gubernur Aceh.
Kunjungan tim Komisi II ke Aceh ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk menilai dan menyatukan kesiapan Pemilu 2024 di daerah ini. Gubernur menekankan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal untuk mendorong diskusi kolaboratif dan sinergis mengenai tahapan Pemilu, serta mengatasi segala potensi tantangan guna memastikan proses Pemilu yang lancar dan efisien.
Dalam upayanya untuk mewujudkan semangat kolaboratif, Gubernur menyampaikan undangan kepada berbagai pemangku kepentingan terkait Pemilu 2024 untuk turut hadir dalam rapat tersebut. Kehadiran para pemangku kepentingan dianggap sebagai langkah positif menuju diskusi yang lebih komprehensif.
Dalam membacakan sambutan Gubernur, Sekda Aceh, Bustami, menyampaikan kabar positif mengenai kemajuan beberapa tahapan Pemilu di Aceh. Hal ini mengonfirmasi bahwa proses Pemilu di Aceh berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hingga saat ini, tidak ada kendala berarti yang dihadapi, menunjukkan bahwa perjalanan proses Pemilu berjalan dengan lancar.
“Perlu kami sampaikan bahwa sejumlah tahapan Pemilu yang berlangsung di Aceh telah berjalan sesuai yang ditetapkan oleh KPU. Sejauh ini tidak ada hambatan yang berarti,” ujar Bustami membacakan sambutan Gubernur.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal, yang memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Aceh, menjelaskan bahwa kunjungan ini dilakukan dalam rangka pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Komisi II berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat menyelenggarakan Pemilu 2024 secara berkualitas tanpa adanya kecurangan.
Syamsurizal juga menekankan pentingnya fungsi kontrol yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Politisi dari Fraksi PPP ini juga menyentuh perkembangan terakhir terkait proses Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk persiapan Pilkada 2024.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh ini melibatkan tidak hanya tim Komisi II DPR RI dan Pemerintah Aceh, tetapi juga pejabat KPU RI, Bawaslu RI, unsur Forkopimda Aceh, Sekda Aceh, para Asisten, Kepala SKPA terkait, KIP Aceh, Bawaslu Aceh, serta sejumlah pihak terkait lainnya. Keseluruhan pihak yang terlibat diharapkan dapat bersinergi untuk menjamin suksesnya Pemilu 2024 di Aceh.
Dalam sesi diskusi, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal, menekankan pentingnya peran Bawaslu dan KPU dalam menjaga integritas dan kredibilitas Pemilu. Dia mengatakan bahwa fungsi kontrol yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut harus berjalan maksimal untuk mencegah terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa proses Pemilu berjalan dengan adil.
Selain itu, Syamsurizal juga menyentuh perkembangan terakhir terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk persiapan Pilkada 2024. Dia menegaskan bahwa proses ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memahami dengan jelas bagaimana alokasi dana untuk Pilkada disusun dan digunakan.
Pada bagian lain, Gubernur Aceh juga memberikan apresiasi kepada berbagai pemangku kepentingan yang telah hadir dalam pertemuan ini. Dia menyebut kehadiran mereka sebagai langkah positif menuju diskusi yang lebih komprehensif dan kolaboratif.
“Kami mengundang berbagai pemangku kepentingan terkait Pemilu 2024 untuk turut hadir dalam rapat ini. Kehadiran mereka sangat berarti dalam memastikan bahwa semua suara didengar dan semua aspek yang terkait dengan Pemilu dapat dipertimbangkan secara cermat,” ujar Gubernur.
Tim Komisi II DPR RI juga memberikan penilaian positif terkait kemajuan tahapan Pemilu di Aceh. Wakil Ketua Komisi II, Syamsurizal, menyatakan bahwa berdasarkan laporan yang diterima, proses Pemilu di Aceh berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh KPU. Dia menekankan pentingnya untuk terus menjaga momentum ini hingga pelaksanaan Pemilu pada tahun 2024.
“Kami melihat bahwa Aceh telah mencapai progres yang positif dalam persiapan Pemilu. Kami mengharapkan agar momentum ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan hingga hari pelaksanaan Pemilu,” ujar Syamsurizal.
Sementara itu, para pejabat KPU RI dan Bawaslu RI juga memberikan update terkait persiapan Pemilu secara nasional. Mereka menyampaikan berbagai langkah yang telah diambil untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang akurat dan adil.
Pejabat KPU RI menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh tahapan Pemilu. Mereka berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil, sehingga masyarakat dapat mempercayai integritas proses Pemilu.
Bawaslu RI, sebagai lembaga pengawas, menekankan peranannya dalam mengawasi seluruh aspek Pemilu. Mereka memberikan penekanan pada upaya pencegahan pelanggaran dan penindakan yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Bawaslu juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menjaga integritas Pemilu dengan melaporkan segala potensi pelanggaran yang mereka temui.
Dalam diskusi yang berlangsung, juga dibahas perkembangan terakhir terkait NPHD untuk persiapan Pilkada 2024. Para pihak terlibat menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana dan pengelolaan anggaran. Mereka setuju bahwa keterbukaan informasi adalah kunci untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memahami dengan jelas bagaimana dana publik dialokasikan untuk kepentingan Pilkada.
Pertemuan di Kantor Gubernur Aceh ini diakhiri dengan kesimpulan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Aceh, Komisi II DPR RI, KPU, dan Bawaslu serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk menjamin kesuksesan Pemilu 2024. Semua pihak sepakat untuk terus berkoordinasi dan bekerja sama dalam menjaga integritas, transparansi, dan kredibilitas proses demokrasi ini.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap upaya Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan Pemilu yang berkualitas. Dia menegaskan komitmen Komisi II untuk terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh, sehingga masyarakat dapat memiliki keyakinan penuh terhadap integritas dan keadilan Pemilu.[red]
