LM – Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menegaskan bahwa kader Posyandu memiliki peran penting dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh untuk lebih memperhatikan kesejahteraan mereka, termasuk menaikkan honor yang selama ini dinilai belum sebanding dengan dedikasi yang mereka berikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Farid saat menghadiri Reses I Masa Persidangan II di Gedung Bapelkes Aceh, Selasa (25/2/2025).
Acara itu dihadiri oleh lebih dari 100 kader Posyandu dari 11 gampong di Kecamatan Kuta Alam. Kehadiran mereka bukan sekadar menghadiri pertemuan, tetapi membawa harapan dan aspirasi yang selama ini mereka perjuangkan dalam senyap—memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat tanpa pamrih.
Salah satu kader Posyandu yang hadir, Ruliana Naeka, menyampaikan kegelisahan mereka terkait honor yang masih jauh dari kata layak. Menurutnya, kader Posyandu memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung program kesehatan pemerintah, termasuk dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Banda Aceh.
“Kami sudah menjalankan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dengan baik. Masyarakat yang datang ke Posyandu membludak, karena kami terus mendorong mereka untuk sadar akan pentingnya kesehatan anak dan ibu hamil. Namun, dengan honor hanya Rp250 ribu per bulan, rasanya tidak sebanding dengan usaha yang telah kami lakukan,” ungkap Ruliana yang juga Ketua TP-PKK Gampong Lamdingin.
Ia menambahkan bahwa keterbatasan anggaran sering kali menjadi hambatan bagi kader Posyandu dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, dana desa yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan kesehatan di gampong, sering kali tidak dialokasikan secara maksimal.
Senada dengan Ruliana, Ketua PKK Gampong Kuta Alam, Asmainah, juga berharap agar ada kebijakan dari Pemko yang lebih berpihak pada kader Posyandu. Menurutnya, apresiasi dalam bentuk kenaikan honor bukan hanya tentang uang, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap kerja keras mereka di lapangan.
“Kami selalu bekerja dengan ikhlas karena ini adalah bentuk pengabdian. Namun, tetap saja ada kebutuhan yang harus kami penuhi. Jika honor ini bisa ditingkatkan, tentu akan semakin memotivasi kami dalam menjalankan tugas,” ujar Asmainah.
Sementara itu, Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Syukriah, mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya memastikan alokasi anggaran untuk program kesehatan berjalan dengan baik. Namun, ia mengakui bahwa meningkatnya minat masyarakat terhadap program PMT juga harus diimbangi dengan evaluasi anggaran yang lebih matang.
“Kinerja kader Posyandu sudah sangat maksimal. Mereka berada di garda terdepan dalam memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat. Sekarang yang perlu dilakukan adalah memastikan anggaran yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di tingkat gampong,” ujar Syukriah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menegaskan bahwa pihaknya akan membawa isu ini ke dalam pembahasan di DPRK. Menurutnya, peran kader Posyandu sangat strategis dalam mendukung kebijakan kesehatan pemerintah, khususnya dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat.
“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kader Posyandu memiliki peran yang tidak tergantikan. Mereka yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, memberikan edukasi gizi, membantu pemantauan tumbuh kembang anak, hingga mengawal proses imunisasi. Tanpa mereka, program kesehatan di tingkat gampong tidak akan berjalan optimal,” kata Farid.
Farid juga menyoroti pentingnya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi kader Posyandu. Ia meminta agar Pemko lebih sering melibatkan mereka dalam program-program pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi, bukan hanya sekadar kegiatan seremonial.
“Pelatihan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat harus lebih diutamakan. Jangan hanya bersifat monolog atau seremonial saja. Kader Posyandu adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat, mereka harus diberi ilmu yang lebih aplikatif dan bermanfaat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Farid mengingatkan bahwa kesejahteraan kader Posyandu bukan sekadar tentang angka di atas kertas, tetapi juga tentang keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia menilai, jika kesejahteraan mereka diperhatikan, maka dampaknya akan terasa langsung pada peningkatan layanan kesehatan di Banda Aceh.
“Jika kita ingin layanan kesehatan masyarakat semakin baik, maka kita harus mulai dari orang-orang yang selama ini bekerja di akar rumput. Mereka adalah aset berharga yang harus diperhatikan. Kami di Komisi IV DPRK akan terus mendorong agar Pemko lebih serius dalam mendukung kesejahteraan kader Posyandu,” pungkasnya.
Acara reses tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Puskesmas Kuta Alam, Puskesmas Lampulo, serta kader Rumah Gizi Gampong (RGG) dan kader Posyandu remaja. Semua yang hadir berharap bahwa suara mereka kali ini bisa didengar oleh pihak yang berwenang, agar peran mereka dalam membangun kesehatan masyarakat semakin dihargai dan didukung.[***]
