LM – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMA 2025- 2029, di Anjong Mon Mata Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis, 15 Mei 2025.
Acara tersebut diikuti ratusan peserta yang terdiri dari unsur kementerian/lembaga pusat, Anggota DPR/DPD RI, Anggota Forkopimda Aceh, Ketua Komisi DPRA, Kepala SKPA, Bupati/Wali Kota se-Aceh, Kepala Bappeda se-Aceh, akademisi, perbankan, dunia usaha, LSM, dan tokoh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Wagub memaparkan rencananya membentuk 6 gugus tugas atau task force berdaya gerak tinggi agar eksekusi program kerja tidak terjebak pada pola “business as usual” atau biasa biasa saja.
Keenam gugus tugas itu meliputi Task Force Pengetasan Kemiskinan dan Stunting yang mengintegrasikan program sosial, voucher pangan bergizi di ribuan gampong, dan pemanfaatan BLU rumah sakit daerah.
Kedua, Task Force Penguatan Birokrasi dan Good Governance yang menerapkan Aceh Digital Single Window sehingga perizinan usaha dan investasi selesai dalam waktu yang singkat.
“Selanjutnya yang ketiga adalah Task Force Percepatan Investasi dan Industri yang memprioritaskan realisasi FTZ Sabang, KEK Arun, dan layanan after-care bagi investor,” kata Fadhlullah.
Keempat adalah Task Force kemandirian pangan dan pengurangan defisit antar daerah yang menyiapkan sentra beras premium, bawang, dan hasil bumi lainnya yang bisa menjadikan Aceh sebagai Brebes-nya Sumatra, serta cold-chain hasil laut.
