LINI MEDIA – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, bersama Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menghadiri prosesi penganugerahan gelar adat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Pendopo Wali Nanggroe, Darul Imarah, Aceh Besar, Rabu (12/11/2025).
Dalam acara yang berlangsung khidmat tersebut, Tito Karnavian dianugerahi gelar adat “Petua Panglima Hukom Nanggroe” oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haythar.
Prosesi penyematan gelar dipimpin langsung oleh Wali Nanggroe dan disaksikan oleh Wakil Gubernur Aceh, Sekda Aceh, unsur Forkopimda, serta sejumlah pejabat penting lainnya.
Acara ditandai dengan penyematan medali dan pemasangan selempang oleh Malik Mahmud kepada Mendagri Tito Karnavian, kemudian dilanjutkan dengan prosesi peusijuek (tepung tawari).
Dalam sambutannya, Wali Nanggroe menyebut momen tersebut sebagai peristiwa bersejarah yang mencerminkan penghargaan atas jasa besar Tito terhadap Aceh.
“Anugerah ini diberikan atas jasa dan dedikasi beliau dalam menjaga keamanan nasional, memperkuat keamanan di Aceh, serta pengabdian luar biasa dalam menjaga perdamaian Aceh,” ujar Malik Mahmud.
Ia menambahkan, selama menjabat sebagai Kapolri hingga kini sebagai Mendagri, Tito telah banyak berkontribusi menjaga stabilitas dan kedamaian di Aceh.
“Dengan penganugerahan ini, rakyat Aceh menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam. Semoga menjadi lambang persaudaraan yang terus terjaga,” tambahnya.
Sementara itu, Tito Karnavian menyampaikan rasa bangga atas kehormatan yang diberikan oleh lembaga adat tertinggi Aceh tersebut.
“Ini akan menjadi kenangan seumur hidup saya karena telah diberikan gelar Petua Panglima Hukom Nanggroe, yang diserahkan langsung, tanpa diwakili, oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud,” ucap Tito.
Ia juga mengenang bagaimana Malik Mahmud dan rombongan datang ke Jakarta untuk menyampaikan rencana pemberian gelar tersebut sebagai bentuk penghormatan.
Dalam sambutannya, Tito turut menyinggung perkembangan adat dan budaya di tengah era digital, serta menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kearifan lokal.
Di akhir sambutannya, Mendagri berkomitmen untuk terus mendukung penguatan lembaga Wali Nanggroe sebagai benteng adat dan budaya Aceh.
“Kita harus memanfaatkan keberadaan lembaga ini guna mencapai tujuan pembangunan bagi Aceh,” tutupnya.***
