Linimedia.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Dr Musriadi Aswad MPd, melaksanakan reses anggota dewan di Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Sabtu (14/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri ratusan perwakilan masyarakat dari Kecamatan Ulee Kareng dan Syiah Kuala sebagai forum aspirasi langsung warga kepada wakil rakyat.
Reses tersebut menghadirkan narasumber dari Pemerintah Kota Banda Aceh, antara lain Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (P3AP2KB), Tiara Sutari AR, serta Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP WH), Evendi.
Dalam pemaparannya, Tiara Sutari menegaskan bahwa perlindungan anak dan perempuan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Banda Aceh. Layanan yang diberikan mencakup pendampingan hukum, psikologis, hingga penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan.
“Perlindungan anak dan perempuan menjadi prioritas. Pemerintah menyediakan layanan hukum, pendampingan psikologis, serta tempat aman bagi korban kekerasan melalui P3AP2KB,” jelasnya.
Sementara itu, Evendi menekankan peran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam menjaga ketertiban dan penegakan syariat Islam di Banda Aceh. Satpol PP berfokus pada penegakan Perda dan Perkada, sedangkan WH lebih kepada sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelanggaran syariat.
“Kolaborasi dengan masyarakat sangat penting agar lingkungan tetap aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Musriadi Aswad juga mensosialisasikan program prioritas daerah berupa bantuan beasiswa bagi siswa dan siswi kurang mampu tingkat SD/MI dan SMP yang merupakan warga Kota Banda Aceh. Program ini terintegrasi dengan Data Terpadu Sejahtera dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Beasiswa ini diharapkan dapat meringankan beban pendidikan keluarga kurang mampu dan memastikan anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak,” kata Musriadi.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, hasil aspirasi masyarakat dari reses akan dijadikan dasar advokasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRK Banda Aceh. Program pembangunan dan sosial yang dijalankan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan riil warga.
“Reses ini menjadi momentum penting untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, program pemerintah bisa tepat sasaran dan berdampak nyata di lapangan,” ujar Musriadi.
Masyarakat peserta reses menyampaikan berbagai masukan, mulai dari layanan pendidikan, kesehatan, hingga keamanan lingkungan.
Diskusi berlangsung dialogis dan interaktif, dengan warga secara leluasa bertanya dan menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan anak, fasilitas pendidikan, serta pengawasan sosial di lingkungan mereka.
Musriadi menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan lembaga terkait.
Dengan langkah ini, diharapkan seluruh program sosial dan pendidikan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banda Aceh, khususnya bagi anak-anak sebagai generasi penerus.
Reses yang digelar di Gampong Ilie ini menegaskan fungsi DPRK Banda Aceh sebagai lembaga legislatif yang tidak hanya membuat regulasi, tetapi juga mendengar langsung aspirasi warga.
Kegiatan ini diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan kota yang aman, tertib, dan berkeadilan sosial.[***]
