Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung DPRA, Senin (6/4). Rapat tersebut membahas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 serta penetapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.
Dalam keterangannya, Mualem menyampaikan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Aceh atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan selama tahun anggaran 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan.
Pada kesempatan tersebut, Mualem menyampaikan bahwa capaian pembangunan Aceh selama 2025 merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan DPR Aceh, Forkopimda, serta partisipasi masyarakat. Mualem menilai, pembangunan yang dijalankan merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan pengawasan dan sinergi bersama.
Dari sisi keuangan daerah, Pemerintah Aceh mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai lebih dari Rp10,69 triliun atau sekitar 100,07 persen dari target. Sementara realisasi belanja daerah mencapai lebih dari Rp10,61 triliun atau sekitar 95,07 persen.
Mualem juga memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan, termasuk Indeks pembangunan manusia (IPM) Aceh yang meningkat dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 pada 2025. Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 14,23 persen menjadi 12,23 persen, meski berpotensi meningkat kembali akibat dampak bencana. Di samping itu, tingkat pengangguran terbuka juga turun dari 5,75 persen menjadi 5,64 persen.
