Limimedia id – Ketua Komisi VII DPRA, H. Ilmiza Saaduddin Djamal, MBA, mengatakan, DPR Aceh khawatir melihat kondisi generasi muda Aceh saat ini sehingga berupaya melahirkan regulasi berupa qanun Aceh.
” Apalagi banyak persoalan- persoalan zaman ini, LGBT, anak- anak lalai dengan game online. Perlu dibentengi dengan intelektual dan akhlak mulia.Maka DPR Aceh berupaya menggodok qanun Aceh ini yang hari ini sudah tahap RDPU ( rapat dengan pendapat umum) mengahadirkan semua kalangan elemen masyarakat Aceh. Dan sudah empat bulan dewan dan tim eksekutif membahasnya, berharap dapat segara disahkan”.
H. Ilmiza Saaduddin Djamal, MBA, mengatakan hal ini kepada linimedia.id usai memimpin Rapat Dengan Pendapat Umum ( RDPU) di ruang rapat utama DPR Aceh, Selasa siang (10/11/2026).
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) – Menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pembelajaran Ilmu Fardhu Ain dan Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ).
RDPU ini dibuka Ketua DPRA, Zulfadhli, A.Md., yang diwakili Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Irfansyah, M.M.
Lebih lanjut, rapat dengar pendapat umum dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VII DPRA, H. Ilmiza Saaduddin Jamal, MBA, bersama jajaran pimpinan dan anggota Komisi VII DPRA.
Turut hadir mendampingi Ketua Komisi VII DPRA, Wakil Ketua Komisi VII Romi Syahputra, Sekretaris Yahdi Hasan, serta para anggota Komisi VII Sarjani Imum Jon, M. Yusuf Pang Ucok, Zamzami, Sutarmi, Ansari Muhammad, Sofyan Puteh, Muhammad Waly, Usman IA, Tgk. Nurdin M. Jadon Abi Nas.
Memberikan sambutan dihadapan forum sidang RDPU, H. Ilmiza Saaduddin Djamal, MBA menegaskan, pembentukan regulasi ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta penjabaran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 jo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
“Rancangan Qanun Aceh ini terdiri atas 16 Bab dan 54 Pasal. Regulasi ini dirancang untuk menstandarkan, mengatur, dan memperkuat pelaksanaan pembelajaran ilmu fardhu ain dan baca tulis Al-Qur’an pada jalur formal, nonformal, maupun informal agar terlaksana secara berjenjang, berkelanjutan, dan terukur,” jelas H. Ilmiza Saaduddin Jamal.
H Ilmiza menjelaskan kepada peserta RDPU, beberapa instrumen penting yang diatur dalam 54 pasal Raqan tersebut, antara lain:
Kewajiban Satuan Pendidikan: Setiap lembaga pendidikan di Aceh wajib memasukkan pembelajaran Fardhu Ain dan BTQ ke dalam dokumen kurikulum, perencanaan pembelajaran, dan penjaminan mutu internal.
Layanan Remedial: Satuan pendidikan wajib menyediakan program remedial dan pembinaan bagi peserta didik yang belum mencapai standar kompetensi minimal BTQ.
Metode Pembelajaran:
Menerapkan pendekatan aktif dan berbasis kearifan keislaman seperti talaqqi, musyafahah, talqin, imla’, tahsin, tahfidz, serta pembiasaan akhlak mulia.
Pembentukan Forum Koordinasi (FKIB): Pembentukan Forum Koordinasi Ilmu Fardhu Ain dan BTQ (FKIB) di tingkat Aceh dan Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi sinkronisasi kebijakan, data, program, dan pembiayaan.
Pantuan media ini, rapat RDPU disambut antusias para undangan berbagai utusan elemen masyarakat yang menyamoaikan saran, pendapat, pandangan, aspirasi, dan kritik konstruktif.
Menurut H. ilmiza yang mengucapkan terima kasih atas dukungan semua dan mohon maaf jika ada tang tidak berkenan.
Komisi VII, kara Ilmiza, sudah nencatat semya yang disampaikan para peserta dalam RDPU ini. Dan akan dirumuskan oleh Komisi VII DPRA sebagai bahan penyempurnaan rekomendasi bersama Pemerintah Aceh sebelum Rancangan Qanun ini disahkan menjadi Qanun Aceh.
Komisi VII atas nama DPR Aceh mengharapkan dengan bisa dhsahkan Qanun Pembelajaran Ilmu Fardhu Ain dan BTQ ini, sistem pendidikan di Aceh semakin kokoh dalam membina generasi muda yang unggul secara intelektual sekaligus memiliki ketahanan akidah dan akhlak mulia.(Kas).
