Namun, dengan semakin berkurangnya dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk belanja modal pemerintah lewat APBD, APBA dan APBK, mau tidak mau Pemerintah Aceh perlu memperluas sumber dana pembangunan daerah. Aceh perlu mengundang investasi swasta yang masuk. Dr. Rustam juga menegaskan pentingnya peran perbankan untuk pembiayaan dalam dunia usaha.
Sementara Prof. Taufiq C. Dawood, Kepala Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Syiah Kuala, menyatakan isu utama Aceh adalah keterbatasan fiskal yang perlu segera dicari jalan keluarnya. Pemerintah Aceh perlu membuat strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan daerah, serta memastikan efisiensi pengeluaran ditengah angka kemiskinan di Aceh yang masih double digit (12%). Langkah-langkah ini dibutuhkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi terutama setelah berakhirnya even besar nasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun lalu.
Meskipun banyaknya tantangan yang dihadapi, Aceh tetap mempunyai peluang yang besar untuk bisa tumbuh 5% atau lebih. Hal ini disampaikan oleh Dr Banjaran Surya Indrastomo, Chief Economist BSI. Dr. Banjaran menyebutkan bahwa proyeksi yang dilakukan tim BSI, pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2025 akan lebih tinggi dibandingkan beberapa Provinsi di Sumatera, termasuk Sumatera Selatan dan Sumatera Utara, namun secara nasional sedikit dibawah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
Setidaknya ada beberapa faktor yang bisa dijadikan momentum baik secara nasional maupun global, pertama outlook harga energi yang positif terutama dari sektor migas, kedua konsumsi rumah tangga lebih baik dibanding tahun lalu, pungkasnya. Ada beberapa hal ditahun ini lebih baik, seperti BI Rate turun diminggu lalu yang memberikan angin segar untuk mendorong perekonomian.
