Sandi Uno mengetahui Dana Pinjaman I, II, III bukan untuk kepentingan pribadi. Namun, sebagai dana kampanye karena dana yang dijanjikan Aksa Mahmud atau Erwin Aksa (penjamin) berdasar kesepakatan Aksa Mahmud dengan PKS dan Partai Gerindra.
Yang mana, Anies tidak menghadiri pertemuan atau kesepakatan tersebut dan sampai surat ditandatangani belum tersedia.
Lalu dia berjanji dan bertanggung jawab akan mengembalikan dan atau membantu upaya-upaya pengembalian Dana Pinjaman III.
“Jika saya dan Bapak Sandiaga S Uno tidak berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 dengan berkoordinasi dengan pihak penjamin,” tulis Anies dalam surat tersebut.
Namun, dalam poin ketujuh disebutkan, jika Anies dan Sandi berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017, maka Sandi Uno berjanji untuk menghapuskan Dana Pinjaman I, II dan III.
“Serta, membebaskan saya dari kewajiban untuk membayar kembali Dana Pinjaman I, II dan III tersebut. Mekanisme penghapusan Dana Pinjaman I, II dan II tersebut akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara saya dan Sandiaga Uno,” tulis Anies.
Terakhir, disebutkan kalau surat dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Ditandatangani Anies Rasyid Baswedan di atas materai Rp 6.000 di Jakarta 9 Maret 2017.(Republika.co.id)
