LM-Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK), tengah menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) untuk tahun 2024.
Dalam rangka pembahasan ini, Anggota DPRK, Sabri Badruddin, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.
Ia mengingatkan bahwa penyesuaian ini menjadi krusial agar Banda Aceh tidak menghadapi beban pembiayaan yang berlebihan akibat defisit anggaran.
Dalam pandangannya, pemilihan tim pembahas anggaran yang bijak dan perencanaan penggunaan dana sesuai kebutuhan masyarakat dan daerah merupakan kunci utama keberhasilan APBK 2024.
Sabri Badruddin, Ketua DPD Partai Golkar Banda Aceh, menyampaikan harapannya agar APBK tahun 2024 mampu memberikan solusi konkret terhadap sejumlah permasalahan krusial di Banda Aceh.
Ia menegaskan bahwa aspek-aspek wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial harus mendapatkan perhatian serius dalam alokasi anggaran.
Poin lain yang tak kalah penting adalah sektor kebutuhan dasar seperti pasokan air bersih, meskipun saat ini kondisinya relatif membaik. Sabri mempertegas bahwa hal tersebut bukan berarti permasalahan ini telah selesai, dan penanganannya masih memerlukan perhatian khusus.
“Saat merencanakan APBK Banda Aceh tahun 2024, kita harus mampu menjawab berbagai persoalan esensial di kota ini.
Terutama, sektor-sektor krusial yang menjadi kewajiban, seperti pendidikan, kesehatan, dan aspek sosial masyarakat,” ungkap Sabri Badruddin.
Dia juga menyoroti sektor air bersih dan infrastruktur, di mana perencanaan harus diselaraskan dengan kebutuhan aktual di lapangan.
Sabri menggarisbawahi bahwa penanganan infrastruktur harus bersifat responsif terhadap kebutuhan riil dan perbaikan harus dilakukan ketika memang diperlukan.
Pendidikan teknik sipil Sabri Badruddin, yang baru-baru ini meraih gelar magister di bidang rekayasa dan manajemen infrastruktur, memberikan pandangan yang berwawasan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dalam konteks ini, Sabri juga mengingatkan akan pengalaman Pemko Banda Aceh terkait beban pembiayaan yang tidak wajar akibat defisit anggaran.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kerja tim pembahas anggaran untuk merancang anggaran yang realistis dan efektif guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banda Aceh.
Rencana APBK tahun 2024 yang mendapat sorotan dari DPRK dan pihak terkait ini diharapkan mampu mencerminkan semangat keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh warga Banda Aceh.
Sabri Badruddin menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran, akan menjadi kunci keberhasilan implementasi APBK tersebut.[Adv]
