Linimedia.id – Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), penataan aset, pendataan Pendapatan Asli Gampong (PAG), hingga penyusunan program anggaran 2027 menjadi sejumlah perhatian dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan gampong di Banda Aceh.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Banda Aceh bersama para camat dan Asosiasi Keuchik se-Kota Banda Aceh, Jumat (30/10/2026), di ruang rapat DPMG.
Kepala DPMG Kota Banda Aceh, Ritasari Pujiastuti, AP., M.Si., menyampaikan, pertemuan tersebut menghasilkan tujuh kesimpulan yang menjadi perhatian bersama dalam mendorong kemajuan gampong.
Salah satu poin yang dibahas adalah penguatan kapasitas aparatur, khususnya tenaga pendamping gampong (TPG). DPMG berkomitmen menggelar sosialisasi dan pelatihan guna mendukung pelaksanaan tugas pendampingan di tingkat gampong.
DPMG juga akan mendampingi para keuchik dalam mengevaluasi perkembangan BUMG. Langkah ini diperlukan agar pengelolaan badan usaha tersebut berjalan sesuai ketentuan dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi gampong serta masyarakat.
Selain itu, pengelolaan aset gampong menjadi perhatian. Setiap aset diwajibkan dikelola sesuai aturan yang berlaku, sementara keuchik bertanggung jawab menjaga aset yang berada di wilayah masing-masing.
Pendataan Pendapatan Asli Gampong (PAG) juga diminta dilakukan secara tertib dan menyeluruh. Inventarisasi tersebut penting untuk memastikan sumber pendapatan tercatat dengan baik serta menghindari kesalahpahaman dalam pengelolaannya.
Dalam rapat tersebut, DPMG turut membahas rencana pelaksanaan Program Gampong Ramadhan 2027 yang direncanakan berlangsung di setiap gampong.
Sementara untuk perencanaan pembangunan, seluruh program yang dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) tahun 2027 diharapkan memiliki dampak nyata serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
DPMG juga menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi Tim Penggerak PKK dan membantu mencarikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi organisasi tersebut di tingkat gampong.
Ritasari menekankan, sinergi antara pemerintah kota, kecamatan, keuchik, dan TPG menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola gampong yang lebih baik, transparan, dan berdaya guna.[***]
