LM – Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, memimpin pertemuan penting dengan jajaran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) untuk membahas strategi pengelolaan aset demi memacu pertumbuhan ekonomi di Kota Wisata Sabang. Dalam pertemuan yang dihadiri juga oleh Wali Kota Sabang Reza Fahlevi dan Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, Gubernur menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan maksimal aset untuk membangkitkan sektor ekonomi.
“Fasilitas dan aset yang dimiliki BPKS harus dielola dengan efisien dan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Sabang dan Aceh secara keseluruhan,” ujar Gubernur Hamzah. Sabtu, 8 Juni 2024.
Lebih lanjut, Gubernur Hamzah menekankan perlunya sinergi antara BPKS dan pemangku kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan tersebut. “Kita perlu bekerja sama dengan semangat kebersamaan karena tidak ada yang bisa mencapai tujuan tersebut sendirian,” tambahnya.
Gubernur Hamzah juga menyoroti peran penting Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang dalam menarik investor. Dia menegaskan bahwa manajemen BPKS harus mampu menarik minat investor melalui penataan yang baik serta membangun jejaring yang kuat di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
Sementara itu, Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menekankan pentingnya memberi perhatian kepada kawasan Pulo Aceh yang menjadi bagian dari pengusahaan BPKS. Dia memperingatkan agar kunjungan ke Pulo Aceh sering dilakukan untuk menghindari konflik dengan masyarakat terkait masalah lahan.
Dalam paparannya, Wakil Kepala BPKS Abdul Manan menjelaskan bahwa fokus utama BPKS adalah menjadikan Kawasan Sabang sebagai gerbang barat kemaritiman Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dia juga menguraikan lima fokus rencana kerja BPKS, termasuk peningkatan sektor ekonomi kemaritiman, penyediaan infrastruktur ekonomi yang ramah lingkungan, serta peningkatan layanan investasi.
Pertemuan ini diharapkan akan memberikan dorongan baru dalam upaya mengoptimalkan potensi ekonomi Sabang melalui pengelolaan aset yang cerdas dan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, BPKS, dan pemangku kebijakan lainnya.***