Secara khusus kepada ibu-ibu peserta PNM Mekaar, Illiza berpesan agar tidak berkecil hati dengan skala usaha yang sedang dijalankan. Menurutnya, usaha yang bermula dari dapur rumah, warung sederhana, kerajinan maupun media sosial tetap memiliki arti besar bagi ketahanan ekonomi keluarga. Karena itu, pembiayaan PNM harus dijadikan batu pijakan untuk mengembangkan usaha, bukan sekadar memenuhi kebutuhan konsumtif sesaat.
Illiza menyebut Banda Aceh memiliki 47.450 UMKM aktif yang menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian kota. Potensi tersebut tersebar di berbagai sektor, mulai perdagangan, pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, jasa pendidikan, usaha digital, hingga wisata bahari dan perikanan. “Tugas kita bersama adalah menghubungkan potensi-potensi ini dengan permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi digital, dan jaringan pasar yang lebih luas,” katanya.
Penguatan UMKM tersebut, lanjutnya, sejalan dengan Program CEPAT (Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat) dalam RPJM Kota Banda Aceh 2025-2029. Pemko juga memperkuat keterampilan masyarakat melalui Banda Aceh Academy serta mendorong digitalisasi UMKM melalui Aplikasi Usaha Teman. Sepanjang 2026, berbagai pelatihan diberikan mulai dari manajemen keuangan, branding dan konten digital, pembayaran QRIS, hingga legalitas dan perpajakan usaha.
Dari sisi pembiayaan, Illiza menyampaikan bahwa penyaluran KUR di Aceh pada 2025 mencapai Rp3,84 triliun untuk 41,34 ribu debitur, sementara Banda Aceh menyerap sekitar Rp270 miliar bagi 2.080 debitur. Namun, masih terdapat pelaku usaha yang menghadapi kendala literasi keuangan, administrasi, dan pencatatan usaha. Karena itu, sinergi OJK, PNM, perbankan dan Pemko diperlukan agar akses pembiayaan benar-benar mampu mendorong pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.
