Ditambahkan bahwa perubahan lingkungan strategis yang saat ini bertransformasi ke ranah digital memaksa pemerintah untuk beradaptasi menjadi birokrasi digital.
Untuk menghadapi tantangan ini, setiap Aparatur Sipil Negara harus adaptif terhadap teknologi informasi guna meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan efisien.
Iskandar berharap bahwa setelah Pelatihan Struktural Kepemimpinan ini, akan lahir pemimpin-pemimpin perubahan yang mampu meningkatkan kualitas birokrasi. Mereka harus menjadi teladan bagi bawahan dan pemangku kepentingan dalam hal integritas, nasionalisme, standar etika publik, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Melalui kolaborasi internal dan eksternal, kita dapat mengelola tugas-tugas organisasi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional serta visi misi Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Besar,” ujar Iskandar.
Selain itu para pejabat pemerintahan tersebut diminta melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna penetapan arah kebijakan yang lebih efektif dan efisien.
