Para peserta akan bertemu lagi pada Maret di Sharm el-Sheikh, Mesir. Mereka sepakat untuk mempertahankan momentum positif dan memperluas kesepakatan ini menuju proses politik yang lebih luas menuju perdamaian yang adil dan abadi.
Tapi mereka menggarisbawahi tantangan dengan kelompok Hamas yang memerintah Jalur Gaza. Kelompok itu menilai pertemuan itu tidak berarti dan mengutuk Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat karena ikut serta.
Sedangkan dari pemerintah Israel, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang juga bertanggung jawab atas pemukiman Yahudi di Tepi Barat mengaku tidak akan mematuhi perjanjian semacam itu. “Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan atau tidak di Yordania. Namun satu hal yang saya tahu: tidak akan ada pembekuan pembangunan dan pembangunan di pemukiman, bahkan untuk satu hari pun (itu di bawah wewenang saya),” tulis Smotrich di Twitter.
Palestina bertujuan untuk mendirikan negara merdeka di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Namun pembicaraan damai telah terhenti sejak 2014 dan Palestina mengatakan perluasan pemukiman Yahudi telah merusak peluang pembentukan negara yang layak.
Israel pada 12 Februari memberikan otorisasi retroaktif kepada sembilan pemukiman liar Yahudi di Tepi Barat dan mengumumkan pembangunan massal rumah baru di dalam permukiman yang sudah mapan. Seorang pejabat senior Israel mengatakan tidak akan ada perubahan pada putusan sebelumnya mengenai otorisasi pemukiman liar dan 9.500 unit rumah.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga tampaknya meremehkan komitmen apa pun. Dia mengatakan Israel akan melanjutkan pembangunan pemukiman dalam rencana sebelumnya, dan mengatakan tidak akan ada pembekuan.
