Karena alasan teknis itulah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melakukan pengadaan dua mobil dinas sekaligus untuk Heru. Jika dua mobil pengadaan itu benar-benar terwujud maka Heru bisa memiliki tiga mobil dinas. Dua mobil dinas untuk posisi pj gubernur dan satunya untuk kasetpres. “Pak Heru itu tidak memiliki kendaraan dinas di sini,” tutur Joko.
Dia menyebutkan, setiap periode kepala daerah di DKI memang rutin dianggarkan pembelian mobil dinas. Karena itu, Heru juga mendapatkan jatah kendaraan dinas jenis Jeep dan sedan. Joko menyebutkan, Pemprov DKI mengupayakan kendaraan listrik untuk digunakan sebagai mobil dinas Heru.
Hal itu sejalan dengan aturan Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Regulasi itu bertujuan untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik di setiap kantor pemerintah daerah (pemda).
Untuk pembelian sedan untuk Heru, Pemprov DKI sebenarnya sudah melakukan pengadaan mobil Hyundai Ionic 5. Adapun yang dipermasalahkan publik adalah mobil Jeep untuk Heru, yang dianggap tidak sesuai dengan karakteristik jalanan Jakarta.
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyebutkan, anggaran pembelian mobil Jeep bagi Pj Heru sangat tidak relevan. Dia mempertanyakan mengapa Pemprov DKI membeli mobil dinas yang tidak sesuai dengan geografis Ibu Kota.
“Tidak ada urgensi. Dilihat dari sisi medan wilayah Jakarta, kalau Bogor bisa pakai Jeep karena kondisi jalan yang banyak mendaki, kalau Jakarta kerap banjir, harusnya perahu bukan Jeep,” kata Trubus menyindir kepada Republika.co.id, Jumat.
